InfoMigas.id | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka ruang pembahasan lebih lanjut atas aspirasi Pemerintah Aceh yang menginginkan keterlibatan lebih besar dalam pengelolaan Blok Andaman, termasuk pemanfaatan gas untuk mendukung industri di provinsi tersebut.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Aceh, Sabtu (11/7/2026).Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan memastikan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
“Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian terkait Blok Andaman. Pertama, mengenai skema participating interest (PI) 10 persen. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan, wilayah kerja migas yang berada hingga 12 mil laut dari garis pantai memberikan prioritas PI kepada pemerintah daerah. Sementara wilayah di atas 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain masalah PI, hal lain yang dibahas adalah pemanfaatan gas dari Blok Andaman. Bahlil mengatakan lapangan migas tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Sebagian produksi telah dialokasikan untuk PT PLN (Persero), sedangkan sisanya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh.
Salah satu industri yang diprioritaskan adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari luar Aceh dengan biaya yang lebih tinggi.
Terkait tuntutan agar daerah memperoleh porsi lebih besar dalam pengelolaan Blok Andaman, Bahlil mengakui kewenangan berada di pemerintah pusat. Tetapi, ia menegaskan pemerintah membuka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi terbaik.
Bahkan, Menteri ESDM itu menyatakan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah dapat mempertimbangkan skema yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tanpa bertentangan dengan regulasi.
“Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden agar juga memperhatikan hal ini, agar kita bisa memahami dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tangkulo South Andaman kepada SKK Migas. Revisi tersebut mengusulkan perubahan skema pengolahan gas dari floating production, storage and offloading (FPSO) di laut menjadi onshore receiving facility (ORF) di darat dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta agar sebagian gas dialokasikan untuk kebutuhan industri lokal guna mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.[*]
*kbc/nh