InfoMigas | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Jambi. Modus yang ditemukan antara lain penggunaan banyak QR Code untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang yang diduga kemudian dijual kembali ke sektor industri.
Temuan tersebut diperoleh setelah Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, mengutip bloombergtechnoz,senin, 13/7/2026.
Wahyudi menjelaskan, tim menemukan berbagai indikasi pelanggaran, mulai dari penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan jenis dan pelat nomor kendaraan, dokumen kendaraan yang tidak valid, kendaraan yang dimodifikasi, hingga adanya konsumen yang menggunakan lebih dari satu QR Code.
“Modus helikopter banyak menggunakan kode QR yang tidak sesuai jenis dan pelat nomor kendaraan. Selain itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan banyak yang tidak sesuai, kendaraan dimodifikasi, dan banyaknya konsumen memakai QR Code ganda,” ujar Wahyudi dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).
BPH Migas selanjutnya menyerahkan seluruh temuan tersebut kepada Polda Jambi untuk dilakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut.
Menurut Wahyudi, apabila penyelidikan menemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, maka SPBU yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Polda Jambi bersama pemerintah daerah juga akan melakukan penertiban terhadap praktik “pengerit” BBM serta menyiapkan regulasi pendukung agar distribusi BBM subsidi di wilayah Jambi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Sementara itu, BPH Migas mencatat realisasi penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar hingga 17 Mei 2026 mencapai 7,04 juta kiloliter (kl) atau sekitar 37,8 persen dari kuota nasional tahun 2026 sebesar 18,6 juta kl.
Untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, realisasi penyaluran tercatat 10,45 juta kl, setara 35,74 persen dari kuota nasional tahun 2026 yang mencapai 29,26 juta kl.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 sebesar Rp381,3 triliun yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik.[*]
*kbc/nh