Infomigas.id-Jakarta | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) baru untuk peralatan pengeboran dan produksi (rig) hulu minyak dan gas bumi (migas) sehingga mampu memnghapus ketergantungan impor terhadap peralatan pengeboran sumur migas.
Guna mewujudkan rencana tersebut, Kementerian tekah penyelenggaraan rapat prakonsensus dan konsensus rancangan standar nasional Indonesia (RSNI 3) industri migas untuk peralatan pemeliharaan sumur, struktur pengeboran serta pengeboran dan produksi.
Koordinator Standardisasi Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Bambang Eka Satria mengatakan penyusunan RSNI adalah tindak lanjut Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2026 atas Keputusan Kepala BSN Nomor 2/KEP/BSN/1/2026.
Menurut Bambang, penyusunan SNI tersebut untuk merespons proyeksi kebutuhan industri hulu migas nasional yang cukup besar dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, sebagian besar kebutuhan rig pengeboran migas masih sangat bergantung pada peralatan hasil impor.
“Kami berharap ke depan Indonesia mampu memiliki kemandirian dalam membangun rig nasional. Bukan hanya membangun, tetapi juga mampu melakukan pemeliharaan secara mandiri, sebab salah satu kunci utama pengoperasian rig terletak pada pemeliharaannya,” papar Bambang .
Bambang membeberkan kendala utama operasional hulu saat ini adalah tingginya angka non-productive time (NPT) akibat keandalan peralatan serta keterbatasan suku cadang saat terjadi penggantian komponen.
Agenda ini dipimpin oleh Ditjen Migas melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bersama Komite Teknis 75-01 dan didampingi penuh oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Proyek ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan hulu migas , seperti PT Pertamina (Persero), PT Pindad (Persero), hingga akademisi dan pakar industri.
Sesuai dengan regulasi terkait dengan keselamatan hulu migas, setiap instalasi rig yang beroperasi wajib mengantongi Persetujuan Layak Operasi (PLO) dari Ditjen Migas.
Selama ini, penerbitan PLO mewajibkan sertifikasi lisensi API langsung dari Amerika Serikat yang prosesnya bisa memakan waktu lama, sedangkan kebutuhan dalam negeri untuk kegiatan pengeboran akan tertunda jika menunggu sertifikasi lisensi API.
Hasil kajian Universitas Pertamina pada September 2025, PT Pindad telah memiliki kapabilitas manufaktur untuk memproduksi 7 komponen strategis, yaitu Rotary Table, Derrick / Mast (Hoisting System), Subsurface, Drawworks, , Mud Pits dan Mixing Hopper, Shale Shaker serta Desander dan Desilterdari. Disebutkan, total komponen utama rig pengeboran adalah sebanyak 21, mengutip bloombergtechnoz, Kamis (30/7/2026)
Perumusan SNI berbasis adopsi ISO 13626:2023 ini diharapkan menjadi solusi regulasi dengan memfasilitasi pendampingan engineering study, perumusan standar bersama BSN, serta penyiapan skema penerbitan PLO berbasis SNI bagi rig produksi dalam negeri.
Vice President Technology Commercial and Implementation PT Pertamina (Persero) Ahmad Azhar mengatakan sektor hulu migas Indonesia akan diwarnai oleh proyek-proyek pengembangan skala besar dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah Blok Rokan yang memiliki potensi cadangan ekonomis hingga 700 juta barel.
Menurutnya, sampai kini Indonesia belum memiliki standar nasional sendiri sehingga standarnya masih mengacu pada sertifikasi luar negeri [ISO/API].
kata Ahmad, kehadiran SNI diharapkan akan sangat mendukung kelancaran kegiatan produksi migas Nasional.
Pada ksempatan yang sama Direktur Produksi PT Pindad Hera Rosmiati menegaskan kesiapan fasilitas fabrikasi, pengecoran, rekayasa industri, dan forging milik Pindad untuk mendukung manufaktur migas nasional.
Menurut Hera, Sinergi antara Pemerintah, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menghasilkan Standar Nasional Indonesia yang aplikatif serta mampu menjawab kebutuhan industri, khususnya di bidang peralatan pengeboran dan produksi migas.
Seperti diketahui, kebutuhan fasilitas pengeboran lepas pantai (offshore) dan darat (onshore) di Indonesia meningkatb tajam seiring keinginan pemerintah dan SKK Migas untuk mengejar target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph).
Tetapi, industri hulu migas nasional sering bergadapan dengan kendala kekurangan armada rig di dalam negeri. Data dari SKK Migas mencatat bahwa dalam program pengeboran ratusan sumur eksplorasi dan pengembangan setiap tahunnya, pasokan rig domestik—khususnya jenis jack-up rig untuk perairan dangkal—masih belum mencukupi.
Ketergantungan terhadap impor rig dan peralatan pendukung pengeboran umumnya terjadi pada spesifikasi teknologi tinggi serta kebutuhan unit lepas pantai skala besar.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib mengikuti mekanisme regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Dalam praktiknya, proses impor ini menghadapi tantangan terkait dengan ketersediaan di pasar global yang semakin terbatas, biaya sewa yang melonjak, serta kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Jika spesifikasi alat belum diproduksi oleh produsen lokal, penyedia layanan luar negeri sering diwajibkan bermitra atau membangun fasilitas produksi lokal.[*]