InfoMigas.id | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan kebijakan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebesar Rp15.000 per liter untuk nelayan pengguna kapal berkapasitas 30 hingga 200 Gross Ton (GT) tidak akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kata Bahlil, selisih harga jual Solar tersebut akan dibiayai melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sehingga tidak menggunakan skema subsidi dari APBN.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu menekan biaya operasional pelaku usaha perikanan yang selama ini harus membeli BBM dengan harga keekonomian.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas,” kata Bahlil usai Rapat Terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Pengawasan Distribusi Diperketat
Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pengawasan agar harga khusus Solar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak dan tidak disalahgunakan.
Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menetapkan titik-titik penyaluran BBM bagi nelayan penerima program.
Bahlil mengingatkan jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan namun dipergunakan secara salah.
Berlaku untuk Kapal 30-200 GT
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberian harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 GT. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas di Kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan itu diambil setelah pemerintah mencermati tingginya harga BBM non-subsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liter.
Sementara itu, nelayan dengan kapal berkapasitas di bawah 30 GT tetap memperoleh Solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter sesuai kebijakan yang telah berlaku.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional, menjaga keberlanjutan usaha nelayan skala menengah, serta mendukung stabilitas pasokan hasil perikanan di dalam negeri.[*]
*kbc/nh