OPINI : Marzuki
InfoMigas | Penemuan cadangan gas raksasa di Laut Andaman, sekitar 100 kilometer di lepas pantai utara Sumatra, adalah salah satu kabar paling penting bagi sektor hulu migas Indonesia dalam dua dekade terakhir. Sejak Mubadala Energy mengumumkan temuan gas-in-place lebih dari 6 TCF di sumur Layaran-1 pada akhir 2023, kawasan yang mencakup enam wilayah kerja, yaitu Andaman I, II, III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman, terus menjadi sorotan.
Skala kawasan ini bahkan meluas karena Harbour Energy, operator Blok Andaman II, juga melaporkan temuan tambahan sekitar 2 TCF di Struktur Timpan. Hal ini menambah keyakinan bahwa potensi total sumber daya di kawasan ini bisa mencapai 10 TCF, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto pun berulang kali menegaskan pentingnya temuan ini, termasuk dalam pidatonya di acara peluncuran biodiesel B50 di Karawang pada 9 Juli 2026, yang menyebutkan bahwa gas Andaman sejajar dengan Masela, Natuna, dan Kalimantan sebagai modal kunci swasembada energi nasional pada 2028 hingga 2029.
Namun besarnya angka di atas kertas tidak otomatis berarti besar pula manfaatnya bagi daerah penghasil. Perdebatan yang kini berlangsung antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat soal skema pengolahan gas Blok Andaman menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan pilihan kebijakan dengan konsekuensi ekonomi dan sosial jangka panjang.
Onshore atau Terapung, Perdebatan yang Belum Tuntas
Skema awal yang disetujui pemerintah untuk Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman, melalui persetujuan Plan of Development (PoD) I bernomor T-85/MG.04/MEM.M/2026, menempatkan fasilitas pengolahan utama di lepas pantai melalui skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO). Gas baru kemudian disalurkan ke fasilitas penerima di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Pemerintah Aceh, di bawah Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), meminta agar pengolahan dilakukan sepenuhnya di darat, dengan alokasi gas diprioritaskan untuk industri lokal.
Dalam surat resminya kepada Presiden Prabowo bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026, Gubernur Mualem menyampaikan empat permintaan sekaligus. Pertama, pengolahan dilakukan di KEK Arun yang sudah berstatus proyek strategis nasional dengan infrastruktur eks-PT Arun NGL. Kedua, alokasi khusus migas untuk kebutuhan industri Aceh. Ketiga, peninjauan ulang angka bagi hasil atau split untuk pemerintah dalam PoD I yang dinilai terlalu kecil, yakni hanya 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak. Keempat, permintaan agar Presiden mengarahkan Menteri ESDM untuk mengkaji ulang PoD tersebut secara langsung.
Perlu dibedakan bahwa angka split ini berbeda dari isu kewenangan wilayah 12 mil laut yang juga mengemuka dalam pembahasan. Yang pertama soal besaran bagi hasil pemerintah dari kontrak kerja sama, sedangkan yang kedua soal batas kewenangan daerah versus pusat atas suatu wilayah migas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam pernyataan terbarunya di Banda Aceh pada 11 Juli 2026, menegaskan keputusan belum final karena masih dihitung kelayakan ekonominya. Ia menjelaskan lokasi temuan gas yang berada di atas 12 mil laut membuat investasi pipa ke darat sangat mahal, bahkan berpotensi mendorong harga jual gas melampaui 10 dolar AS per MMBtu, angka yang dinilai kurang kompetitif.
Batas 12 mil laut inilah yang membuat Aceh secara formal tidak otomatis memperoleh porsi bagi hasil kewilayahan dari Blok Andaman, karena berada di luar batas tersebut, meski Bahlil menyebut telah membicarakan opsi pembagian manfaat tambahan bagi Aceh. SKK Migas sebelumnya sempat menyatakan kesediaannya mengakomodasi revisi PoD ini pada pertengahan Juni 2026, namun pernyataan Bahlil dua pekan berselang menunjukkan keputusan final tetap menunggu hasil kajian. Ini menandakan negosiasi masih berlangsung dinamis dan belum tuntas hingga tulisan ini dibuat.
Pernyataan Bahlil direspons keras oleh Aksi Mahasiswa Aceh, yang melalui juru bicaranya Khalilullah menilai komunikasi tertutup antarpejabat tidak cukup menjamin kepentingan Aceh, dan mempertanyakan untuk siapa sebenarnya perhitungan keekonomian itu ditujukan. Dari kalangan pelaku usaha, Ketua Japnas Aceh Mahfudz Y. Loethan justru mengingatkan agar diskursus publik tidak terjebak hanya pada pilihan onshore versus offshore semata.
Menurutnya, pertanyaan yang lebih mendasar adalah nilai tambah dan lapangan kerja seperti apa yang benar-benar akan menetap di Aceh, terlepas dari di mana fasilitas pengolahan akhirnya dibangun. Perbedaan pandangan semacam ini menegaskan pentingnya keterbukaan data dan komunikasi publik yang lebih luas, bukan hanya di antara elite di Jakarta dan Banda Aceh, agar kepercayaan publik terhadap proyek ini terjaga.
Belajar dari Arun
Kilang Arun, yang pernah menjadi salah satu pusat LNG terbesar dunia dengan kontribusi hingga 30 persen ekspor gas nasional, adalah pengingat penting. Ketika cadangannya habis pada 2014, ribuan tenaga kerja kehilangan mata pencaharian dan fasilitas besar yang dibangun hanya tersisa sebagai tempat penerimaan gas. Kajian Kementerian ESDM menyebut fasilitas ini masih dapat direvitalisasi untuk 15 hingga 20 tahun ke depan. Dengan cadangan Andaman yang diperkirakan hanya cukup diproduksi 25 hingga 30 tahun, jendela waktu untuk membangun fondasi industri hilir yang berkelanjutan sesungguhnya tidak terlalu panjang.
Taruhan yang Lebih Besar dari Aceh
Urgensi hilirisasi gas Andaman sebenarnya melampaui kepentingan satu daerah. Data neraca gas PGN dan Reforminer Institute menunjukkan defisit gas domestik di koridor Jawa Barat hingga Sumatera diperkirakan mencapai 239 MMSCFD pada 2026 dan terus membesar hingga 390 MMSCFD pada 2028, seiring produksi gas nasional yang justru menyusut sekitar 2 persen per tahun sementara permintaan terus naik. Dalam konteks ini, gas Andaman bukan sekadar bonus, melainkan salah satu penopang utama untuk menahan laju defisit tersebut.
Persaingan memperebutkan kawasan Laut Andaman pun kini bukan hanya soal Indonesia. Terdorong oleh temuan di perairan Indonesia, Thailand mempercepat lelang eksplorasi blok lepas pantai Andaman miliknya melalui putaran lelang ke-26, sementara Malaysia yang berada di sisi tenggara kawasan itu juga telah mengundang investor untuk mengebor. Jika Indonesia lamban menuntaskan skema hilirisasi dan justru terjebak dalam ketidakpastian berkepanjangan, ruang untuk menjadi pemain utama rantai pasok gas kawasan bisa keburu direbut oleh negara tetangga yang bergerak lebih cepat.
Bukan Sekadar Listrik
Perjanjian jual beli gas antara Mubadala Energy dan PLN telah diteken sebagai syarat menuju keputusan investasi akhir, dengan target produksi awal 300 MMSCFD dan onstream pada 2028. Bahlil mengungkapkan pemerintah juga mendorong PT Pupuk Iskandar Muda memanfaatkan gas Andaman, menggantikan LNG yang selama ini didatangkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
Jika gas murah dan andal benar-benar tersedia di KEK Arun, daya tariknya seharusnya jauh melampaui sektor pupuk dan kelistrikan. Industri berbasis energi intensif seperti kaca, keramik, baja, aluminium, hingga pusat data dikenal sangat sensitif terhadap harga dan kepastian pasokan gas, sehingga berpotensi ikut tertarik berinvestasi di sekitar kawasan tersebut. Ditambah kondensat Lapangan Tangkulo yang diperkirakan sekitar 7.500 barel per hari dan dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan bensin, hilirisasi gas Andaman semestinya dibaca sebagai fondasi klaster industri yang jauh lebih luas dari sekadar proyek penyaluran energi untuk dikonsumsi di tempat lain.
Kepala Dinas ESDM Aceh menyebut pengolahan di darat berpotensi menciptakan efek berganda yang lebih besar bagi ekonomi daerah dibandingkan skema terapung, mulai dari pengembangan industri turunan hingga penyerapan tenaga kerja lokal, karena fasilitas darat secara alami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan instalasi lepas pantai yang minim awak.
Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, turut menegaskan bahwa pemanfaatan KEK Arun yang sudah memiliki infrastruktur industri energi akan mendorong efek berganda berupa tumbuhnya industri pendukung seperti pelabuhan, logistik, konstruksi, dan manufaktur, di samping penyerapan tenaga kerja lokal. Sejauh ini belum ada proyeksi resmi soal jumlah lapangan kerja atau kontribusi pendapatan asli daerah dari proyek ini, dan ketiadaan angka pasti itu sendiri menjadi salah satu alasan mengapa desakan transparansi dari berbagai kalangan Aceh terus menguat.
Dua Catatan untuk Pengambil Kebijakan
Pertama, kepastian skema pengolahan dan angka keekonomian yang mendasarinya, termasuk proyeksi biaya pipa, harga gas, dan besaran split, perlu segera dituntaskan dan disampaikan secara terbuka, dapat diverifikasi publik, mengingat target FID pada penghujung 2026 dan onstream 2028. Tanpa itu, perdebatan hanya akan berhenti pada saling klaim antara keekonomian untuk investor dan keadilan untuk daerah.
Kedua, hilirisasi tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik maupun perdebatan lokasi. Pengembangan sumber daya manusia Aceh, lewat pelibatan operator seperti Mubadala Energy dan Harbour Energy dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal, harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan, agar masyarakat Aceh menjadi pelaku, bukan sekadar penonton, dalam industri migas masa depan mereka sendiri.
Gas Andaman adalah anugerah yang datang sekali dalam beberapa generasi, dan jendela untuk memanfaatkannya dengan benar tidak akan terbuka lama, baik karena cadangannya yang terbatas maupun karena Thailand dan Malaysia kini ikut berlomba di kawasan yang sama.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh punya waktu terbatas untuk membuktikan bahwa “win-

win solution” bukan sekadar retorika, dengan segera merilis kajian keekonomian yang bisa diverifikasi publik, menuntaskan skema pengolahan sebelum FID Desember 2026, dan mengunci komitmen tertulis soal serapan tenaga kerja lokal serta pengembangan industri turunan di Aceh. Tanpa langkah konkret itu, Aceh dan Indonesia berisiko mengulang siklus lama sebagai penyedia bahan mentah bagi kepentingan pihak lain, alih-alih naik kelas menjadi pemain industri hilir yang mandiri. [*]
* Penulis adalah pemerhati kebijakan energi dan industri.