OPINI : Marzuki
InfoMigas |Selama lebih dari empat dekade nama Aceh identik dengan gas bumi. Kilang LNG Arun di Lhokseumawe pernah menjadikan provinsi ini sebagai “kota petrodolar” yang menopang neraca ekspor migas nasional. Namun era itu perlahan meredup seiring penurunan produksi gas alam. Kini, ketika pemerintah pusat menggenjot program mandatori bioetanol E5 hingga E20 untuk memangkas impor BBM, muncul pertanyaan yang layak diajukan. Mengapa Aceh, dengan segala warisan sebagai daerah energi, belum juga masuk dalam peta besar bioetanol nasional?
Jawabannya bukan karena Aceh tidak punya modal. Justru sebaliknya, provinsi ini menyimpan kombinasi lahan, komoditas, dan infrastruktur industri yang jarang dimiliki daerah lain secara bersamaan, tetapi belum banyak dibicarakan di level kebijakan nasional.
Faktanya, Keputusan Menteri ESDM 113/2026 yang mengatur tahapan mandatori E5 hingga 2027 baru menempatkan Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Lampung sebagai wilayah implementasi awal. Aceh tidak masuk dalam daftar itu, dan proyek investasi bioetanol paling konkret saat ini pun terpusat di luar Aceh, dari pabrik Pertamina-Sinergi Gula Nusantara di Banyuwangi, hilirisasi tetes tebu PTPN I di Malang, hingga proyek multi-feedstock terbaru senilai puluhan ribu kiloliter yang digarap BKPM bersama Toyota dan Pertamina NRE di Lampung.
Keunggulan yang Belum Banyak Disorot
Pertama, lahan pertanian Aceh masih relatif luas dan belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal, terutama di kawasan dataran tinggi dan pesisir. Kedua, Aceh memiliki sentra tebu rakyat yang terus berkembang, terutama di Aceh Tengah, lengkap dengan infrastruktur jalan dan fasilitas pengolahan yang terus dibangun pemerintah daerah untuk mendukung swasembada gula sekaligus bioetanol. Ketiga, produksi singkong di berbagai kabupaten menjadikannya komoditas siap pakai bagi program bioetanol nasional yang memang mengandalkan singkong sebagai salah satu bahan baku utama. Keempat, jagung sudah lama dibudidayakan petani Aceh dan menjadi salah satu dari tiga komoditas andalan bioetanol versi Kementerian ESDM, bersama tebu dan singkong.
Yang sering terlewat, Aceh juga punya dua komoditas alternatif yang berpotensi besar namun belum tergarap, yaitu sorgum dan nipah. Penelitian Elvira Sari Dewi dan Muhammad Yusuf dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sudah membuktikan sorgum dapat tumbuh baik di lahan marginal Aceh Utara tanpa bersaing dengan tanaman pangan utama, dengan batangnya mengandung bioetanol. Sementara itu, kajian T. Miftah Ibrahim dari Departemen Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syiah Kuala menunjukkan tanaman nipah di kawasan mangrove Aceh Singkil punya potensi agroindustri, termasuk sebagai sumber nira untuk bioetanol, sesuatu yang juga tengah dijajaki Pertamina di daerah lain. Ditambah aren, yang niranya sejak lama dikenal sebagai bahan baku bioetanol tradisional dan sudah mulai dikembangkan Pertamina lewat proyek percontohan di Jawa Barat, Aceh punya keragaman bahan baku yang jarang dimiliki provinsi lain sekaligus.
Selain itu masih ada limbah pertanian yang belum dimanfaatkan optimal, seperti tandan kosong kelapa sawit, jerami, dan tongkol jagung, yang sebetulnya bisa diolah menjadi bioetanol generasi kedua tanpa mengorbankan ketersediaan pangan. Kelapa, yang banyak tumbuh di Aceh Utara, juga punya potensi serupa karena daging buah, ampas, dan air kelapanya bisa difermentasi menjadi bioetanol.
Dengan kata lain, Aceh punya kesempatan menulis ulang identitas energinya. Jika selama ini kejayaannya bertumpu pada gas bumi yang suatu saat pasti habis, kini terbentang jalan baru menuju energi terbarukan yang bisa terus dipanen dari lahan pertanian, tidak akan pernah kering seperti sumur gas, dan justru tumbuh subur seiring waktu.
Bahan Baku Bioetanol yang Berpotensi di Aceh
a. Tebu, bahan baku paling efisien. Tebu tetap menjadi pilihan paling efisien karena kandungan sukrosanya tinggi dan bisa langsung difermentasi tanpa proses hidrolisis pati yang rumit. Model pabrik bioetanol berbasis tebu yang sedang dibangun Pertamina dan Sinergi Gula Nusantara di Banyuwangi bisa menjadi rujukan bagi pengembangan serupa di Aceh Tengah.
b. Singkong, produktivitas tinggi dan mudah dikembangkan petani. Singkong relatif mudah dibudidayakan petani skala kecil dan menjadi salah satu dari tiga bahan baku utama yang disebut Kementerian ESDM untuk memenuhi kebutuhan bioetanol nasional. Meski kandungan pati singkong Indonesia rata-rata masih di bawah Thailand, perbaikan varietas bisa mendongkrak produktivitas ini.
c. Jagung. Komoditas yang sudah mapan di kalangan petani Aceh, berfungsi sebagai penyeimbang harga saat pasokan tebu atau singkong terganggu musim.
d. Aren. Nira aren dikenal luas sebagai bahan baku bioetanol tradisional dengan proses fermentasi yang relatif sederhana. Pertamina NRE sudah menjalankan proyek percontohan bioetanol berbasis aren di Garut, Jawa Barat, sehingga peluang serupa terbuka untuk dikembangkan di sentra aren Aceh.
e. Nipah. Tanaman mangrove ini punya potensi nira yang belum banyak dieksploitasi, cocok untuk kawasan pesisir seperti Aceh Singkil, sekaligus mendukung nilai ekonomi kawasan mangrove tanpa merusak fungsi ekologisnya.
f. Biomassa lignoselulosa. Jerami, tongkol jagung, dan tandan kosong sawit adalah jalur bioetanol generasi kedua yang memanfaatkan limbah pertanian dan sawit. Teknologinya memang lebih kompleks, tetapi jalur ini menghindarkan Aceh dari jebakan food-fuel trade-off karena tidak bersaing dengan bahan pangan.
g. Kelapa. Penelitian Khaidir dan tim dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, menunjukkan daging buah, ampas, dan air kelapa punya potensi besar dikonversi menjadi bioetanol lewat proses fermentasi, sementara tempurung dan sabutnya bisa diolah jadi biobriket. Ini relevan mengingat Aceh Utara juga dikenal sebagai salah satu sentra kelapa rakyat.
Peluang Ekonomi
Masuknya Aceh ke peta bioetanol nasional membuka rentetan manfaat ekonomi yang konkret. Ada investasi baru untuk pembangunan pabrik bioetanol, lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pengolahan, peningkatan pendapatan petani lewat skema off-taker yang dijanjikan pemerintah pusat, nilai tambah bagi komoditas yang selama ini hanya dijual mentah, kontribusi terhadap pengurangan impor bensin nasional yang mencapai sekitar 20 juta kiloliter per tahun, serta pada akhirnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari aktivitas industri dan perdagangan yang tumbuh di sekitarnya.
Urgensi ini semakin nyata mengingat Dana Otonomi Khusus Aceh sudah menyusut menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum nasional sejak 2023 dan akan berakhir sepenuhnya pada 2027. Aceh perlu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak bergantung pada transfer pusat, dan bioetanol adalah salah satu peluang nyata yang tersedia saat ini.
Sinergi dengan Kawasan Industri Aceh
Bioetanol tidak harus berdiri sendiri. Ia bisa menjadi bagian dari ekosistem industri energi rendah karbon yang lebih besar di Aceh, terutama dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di KEK Arun Lhokseumawe. Kawasan ini memiliki lima zona yaitu pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, dan pariwisata, lengkap dengan pelabuhan laut dalam, jaringan pipa gas, kawasan industri, dan pembangkit listrik yang sudah terbangun sejak era kejayaan Arun NGL. Saat ini KEK Arun juga tengah bersiap menjadi pusat hilirisasi gas dari Blok Andaman, dengan sejumlah investor mulai menjajaki pembangunan pabrik metanol dan produk petrokimia turunan lainnya.
Kombinasi ini membuka peluang integrasi. Pabrik bioetanol di kawasan tebu Aceh Tengah bisa memanfaatkan jaringan logistik dan pelabuhan KEK Arun untuk distribusi, sementara utilitas energi termasuk listrik dari pembangkit gas yang relatif kompetitif bisa menekan biaya produksi. Terminal BBM yang sudah ada di Aceh juga bisa disiapkan lebih awal untuk blending bioetanol begitu mandatori E10 hingga E20 berlaku secara nasional. Dengan begitu, Aceh punya kesempatan menjadikan dirinya bukan sekadar pemasok bahan baku mentah, melainkan simpul rantai pasok energi rendah karbon yang terintegrasi dengan hilirisasi migas yang sudah berjalan.
Tantangan yang Harus Dijawab
Optimisme ini perlu diimbangi kejujuran soal tantangan nyata. Kepastian bahan baku masih jadi pekerjaan rumah karena belum ada pemetaan resmi luas lahan tebu, singkong, jagung, sorgum, aren, dan nipah yang benar-benar siap dipanen untuk bioetanol. Produktivitas lahan Aceh untuk sebagian komoditas, misalnya kandungan pati singkong, masih di bawah negara acuan seperti Thailand. Investasi awal pabrik bioetanol juga membutuhkan modal besar dan belum tentu langsung menarik minat investor tanpa insentif yang jelas.
Di sisi teknis, teknologi fermentasi untuk bahan baku non-tebu seperti lignoselulosa, nipah, dan aren masih memerlukan riset dan uji coba skala industri, ditambah tantangan logistik dari sentra pertanian di pedalaman menuju kawasan pengolahan mengingat kontur geografis Aceh yang beragam. Di sisi kebijakan, insentif fiskal, kepastian pasar, dan regulasi harga bahan baku masih dalam tahap perumusan di tingkat nasional, sehingga daerah seperti Aceh perlu proaktif mengusulkan skema yang menjangkau petani sekaligus menarik investor, alih-alih menunggu arahan dari pusat.
Strategi Pengembangan
Untuk benar-benar masuk peta bioetanol nasional, Pemerintah Aceh dapat mendorong beberapa langkah. Pertama, menyusun roadmap bioetanol Aceh yang selaras dengan tahapan mandatori nasional, lengkap dengan target produksi dan wilayah prioritas, sekaligus memetakan wilayah bahan baku secara sistematis dari sentra tebu Aceh Tengah hingga nipah Aceh Singkil. Kedua, membangun kemitraan petani-industri melalui skema plasma-inti dengan negara sebagai off-taker, dibarengi insentif investasi daerah untuk menarik pabrik bioetanol skala menengah. Ketiga, menggandeng perguruan tinggi lokal, termasuk Universitas Malikussaleh yang sudah memiliki pusat riset BRAIN atau Biodiesel Research and Innovation Center, serta berkolaborasi dengan BRIN untuk riset varietas unggul dan teknologi fermentasi generasi kedua. Keempat, mengintegrasikan pengembangan bioetanol dengan industri migas di KEK Arun Lhokseumawe dan memanfaatkan skema pembiayaan hijau untuk menekan beban investasi awal pelaku usaha lokal.
Belajar dari Brasil dan Thailand
Pengalaman internasional bisa jadi cermin. Brasil membangun industri bioetanol sejak 1975 lewat program Proálcool dan hingga kini konsisten menghasilkan puluhan miliar liter etanol setahun dari tebu dan jagung. Kunci suksesnya bukan semata kelimpahan lahan, melainkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan dan jaminan pembelian oleh Petrobras sebagai off-taker negara, sesuatu yang kini juga dijanjikan Kementerian ESDM untuk program E20 Indonesia.
Thailand, di sisi lain, menunjukkan bagaimana negara dengan lahan terbatas bisa sukses lewat fokus pada satu komoditas unggulan, yaitu singkong, dengan kandungan pati yang jauh lebih tinggi berkat riset varietas bertahun-tahun. Pelajaran ini relevan bagi Aceh. Alih-alih mencoba mengembangkan semua komoditas sekaligus tanpa fokus, provinsi ini bisa memulai dari satu atau dua bahan baku unggulan seperti tebu dan singkong, sembari terus mengembangkan riset untuk komoditas lain yang lebih niche.
Momentum yang Tidak Boleh Dilewatkan
Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung program E20 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun, dari total konsumsi bensin nasional 40 juta kiloliter. Ini pasar yang sangat besar, dan pemerintah pusat sudah menegaskan akan menjadi pembeli utama hasil produksi petani.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Aceh punya potensi, karena jawabannya sudah jelas ada, dari tebu, singkong, jagung, sorgum, aren, nipah, hingga kelapa.
Pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa cepat pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha lokal mau bergerak menyusun roadmap dan menarik investasi, sebelum kereta E20 melaju lebih dulu tanpa menyertakan Aceh sebagai bagian dari peta bioetanol nasional.[*]
*Penulis adalah pemerhati kebijakan energi dan industri