InfoMigas-Banda Aceh | Alih Kelola sebagian blok migas di Aceh Tamiang hingga kini masih belum menemukan titik temu antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Akibatnya, blok migas tersebut masih kelola oleh PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero), padahal blok migas tersebut menjadi hak pengelolaan oleh Perusaaan Daerah milik Pemerintah Aceh.
Hal ini terungkap dalam Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) tahun 2025. dalam dokumen setebal 159 halaman tersebut disebutkan kegagalan pengalihan pengelolaan tersebut karena terjadinya mekanisme pengalihan.
Meskipun secara operasional wilayah ini masih berada di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), namun secara geografis wilayah tersebut berada dalam yurisdiksi Aceh. Menindaklanjuti hal ini, Menteri ESDM pada 26 Mei 2023 mengeluarkan Surat Nomor T 463/MG.04/MEM.M/2023, yang memberikan persetujuan atas pengalihan pengelolaan sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP kepada BPMA melalui mekanisme carved out. Salah satu blok yang menjadi fokus utama dalam proses ini adalah Lapangan Rantau, yang memiliki potensi produksi signifikan dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari Carved Out menjadi Contract Amandment
Disebutkan, Proses pengalihan pengelolaan sebagian Wilayah Kerja (“WK”) Pertamina EP di Aceh kepada Badan Pengelola
Migas Aceh (BPMA) telah melalui serangkaian tahapan koordinasi teknis dan legal.
Awalnya, kata BPMA, pengalihan direncanakan melalui mekanisme pengembalian sebagian wilayah kerja
(carved out) untuk membentuk kontrak kerja sama baru di bawah BPMA. Pengalihan ini mencakup
area administratif Pertamina EP yang berada di bawah kewenangan Provinsi Aceh, yang disebut sebagai “WK Pertamina EP Area Aceh”.
Wilayah tersebut meliputi beberapa lapangan penting seperti Rantau, Kuala Simpang Barat, Kuala Simpang Timur, dan Perlak. “Sepanjang Januari hingga Mei 2025, dilakukan evaluasi mendalam terkait kondisi keekonomian
lapangan (seperti Lapangan Rantau dan Perlak) dan opsi Terms and Conditions (T&C) yang sesuai”, lapor BPMA.
Namun hal tersebut mengalami Kendala Regulasi dan Isu Keekonomian karena adanya kendala pada Pasal 38C PP No. 27 Tahun 2017, yang mewajibkan kontrak baru.”Mematuhi aturan terbaru di mana fasilitas assume and discharge (pajak ditanggung pemerintah) tidak dapat lagi diterapkan. Hilangnya fasilitas perpajakan ini dievaluasi akan memperburuk keekonomian lapangan secara signifikan, sehingga mengancam keberlanjutan investasi dan produksi di area tersebut”.
Akibatnya, Perubahan Strategi dari Carved Out harus menjadi Amandemen Kontrak.
Berdasarkan hasil rapat pada Mei dan Juni 2025, para pemangku kepentingan menyepakati agar
fasilitas assume and discharge tetap berlaku, pengalihan dilakukan melalui amandemen dan/atau side
contract terhadap Kontrak Bagi Hasil Pertamina EP yang sudah ada, bukan membuat kontrak baru.
Detail Kesepakatan Implementasi berdasarkan Berita Acara Juni 2025 dan surat tindak lanjut dari Ditjen Migas adalah :
Pemisahan Area: Dilakukan pemisahan administratif untuk “WK Pertamina EP Area Aceh”.
Operator Baru: Area Aceh akan dioperasikan oleh PT PHE Aceh Darussalam menggantikan PT
Pertamina EP.
Alih Pengawasan: Fungsi pengawasan dan pengendalian yang sebelumnya di SKK Migas beralih
sepenuhnya kepada BPMA.
Ketentuan Fiskal: T&C tetap mengacu pada kontrak asli Pertamina EP untuk menjamin kepastian
hukum dan ekonomi.
Pemisahan Akuntansi (Ring-Fencing): Pelaporan keuangan dan perpajakan untuk PT PHE Aceh
Darussalam dilakukan terpisah dari area Pertamina EP lainnya.

Atas hal tersebut, maka pemerintah Aceh merekomendasikan beberapa Langkah strategis, yaitu BPMA diarahkan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Aceh guna mendapatkan rekomendasi resmi terkait proses amandemen ini. “Gubernur Aceh juga telah bersurat kepada Presiden untuk memohon penetapan pengalihan ini
demi efisiensi dan tata kelola migas yang adil sesuai amanat UUPA dan PP 23/2015”, tulis laporan tersebut.
Dasar Alih Kelola
Alih Kelola merupakan amanah dalam undang undang nomor 11 / 2006 dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015.
Awalnya, Pihak KESDM menyetujui rencana tersebut dengan mengeluarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023 tertanggal 26 Mei 2023 .
Dalam surat tersebut, menteri meminta agar pengalihan dilakukan melalui mekanisme carved out. Mekanisme carved out ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas di Aceh melalui pengawasan yang lebih terfokus dan lokal.
Surat yang ditandatangani oleh menteri ESDM Bahlil Lahaladia tentang persetujuan alih kelola sebagian area yang saat ini dikelola oleh Pertamina EP kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Namun mekasnisme carved out yang ditawarkan oleh kementerian ESDM bertolak belakang dengan mekanisme yang diinginkan oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menginginkan pengalihan pengelolaan blok migas tersebut mengunakan mekanisme tern and condition eksisting, yaitu mekanisme yang selama ini berlaku di WK Pertamina EP.
Hal itu tercantum dalam surat yang dikeluarkan PJ. Gubernur Aceh dengan Nomor: 500.10/13276 pada 30 Oktober 2024. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan ditandatangani oleh PJ. Gubernur Aceh Safrizal ZA.[*]
*nasier husen