InfoMigas.id-Jakarta| Kenaikkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di pasar Asia hingga menembus US$30 per juta British thermal unit (MMBtu) menajdi dilema bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Di tengah peluang peningkatan pendapatan dari pasar ekspor, kebijakan penetapan harga LNG untuk industri domestik sebesar US$13/MMBtu dinilai berpotensi menekan keekonomian produksi.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai kebijakan intervensi harga dan pembatasan ekspor LNG dapat mengurangi daya tarik komersial bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), terutama ketika harga di pasar internasional meningkat tajam.
Menurut Moshe, perbedaan harga antara pasar domestik dan internasional dapat memengaruhi keputusan bisnis kontraktor dalam menentukan arah penjualan gas serta kelanjutan kegiatan produksi.
Harga Domestik di Bawah Pasar Ekspor
Moshe menilai kebijakan diskon harga gas yang berlaku hingga akhir 2026 berpotensi menekan margin usaha produsen hulu migas. Risiko tersebut menjadi perhatian karena struktur biaya produksi migas di Indonesia dinilai relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara produsen lainnya.
Menurut dia, produsen dalam negeri memiliki ruang yang terbatas untuk menanggung penurunan harga jual ketika biaya operasional dan pengembangan lapangan tetap tinggi.
Kata dia, di Indonesia, biaya produksi hulu migas tergolong tinggi, sehingga margin keuntungan produsen terhitung sangat tipis,
Moshe memperingatkan, apabila harga jual gas dipatok di bawah tingkat keekonomian lapangan, kontraktor dapat mempertimbangkan pengurangan kegiatan produksi untuk membatasi kerugian.
“Kalau kita, disuruh turunkan harga, karena harga produksinya sudah tinggi, begitu diturunkan sedikit saja dan itu sudah di bawah keekonomiannya, pasti mereka akan stop produksi,” kata Moshe mengutip Bloomberg Technoz, Sabtu,(24/10/2025).
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pelaku usaha mengenai keseimbangan antara kebijakan penyediaan energi dengan harga terjangkau bagi industri domestik dan kebutuhan menjaga keekonomian proyek hulu migas.
Namun, dampak terhadap produksi tidak dapat disamaratakan untuk seluruh lapangan. Keputusan setiap kontraktor bergantung pada struktur biaya, karakteristik lapangan, kewajiban kontrak, serta skema penjualan gas yang berlaku.
Harga LNG Asia Menguat
Di sisi lain, harga LNG di pasar spot Asia pada Oktober 2026 tercatat menguat. Indikator Japan Korea Marker (JKM) dilaporkan bergerak pada kisaran US$29,5 hingga US$30,06/MMBtu.
Kenaikan harga tersebut memperlihatkan besarnya peluang pendapatan yang dapat diperoleh pemasok melalui pasar internasional ketika permintaan meningkat dan pasokan menghadapi tekanan.
Sejumlah faktor geopolitik dan risiko gangguan jalur pengiriman energi global turut menjadi perhatian pasar. Ketegangan di Timur Tengah, misalnya, dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran logistik dan ketersediaan pasokan dari produsen utama.
Ketidakpastian tersebut berpotensi mendorong pembeli mengamankan pasokan lebih awal serta meningkatkan aktivitas lindung nilai atau hedging.
Meski demikian, harga spot JKM tidak serta-merta menjadi harga yang diterima seluruh produsen LNG Indonesia. Realisasi harga bergantung pada kontrak penjualan, tujuan pengiriman, biaya pencairan dan transportasi, serta ketentuan komersial masing-masing proyek.
Pemerintah Tetapkan Harga LNG Industri US$13
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penurunan harga LNG untuk industri menjadi US$13/MMBtu dari kisaran harga pasar US$20–US$23/MMBtu. Kebijakan tersebut berlaku mulai 29 Juni hingga 31 Desember 2026.
Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah menerima masukan dari pelaku industri dan serikat pekerja yang menyoroti kenaikan harga gas sebagai salah satu faktor yang membebani sektor manufaktur serta berpotensi memengaruhi keberlangsungan tenaga kerja.
“Harganya [LNG untuk industri] naik sampai US$20—US$23/MMBtu, teman-teman dari sektor industri meminta agar [pemerintah] turun tangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6/2026).
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan pelaku industri dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tetapi atas saran dari Bapak Presiden, [harga LNG] dari US$20—US$23 diturunkan menjadi US$13/MMBtu,” tegasnya.
“Jadi, LNG industri kita putuskan US$13/MMBtu,” tambahnya.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu industri pengguna gas menghadapi tekanan biaya energi. Namun, implementasinya juga menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian beban antara pemerintah, pemasok gas, dan kontraktor hulu migas.
Menjaga Daya Saing Industri dan Investasi Migas
Perbedaan harga antara pasar domestik dan internasional menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang perlu dikelola secara bersamaan. Di satu sisi, industri pengguna gas membutuhkan pasokan dengan harga kompetitif agar biaya produksi tetap terkendali. Di sisi lain, sektor hulu migas membutuhkan kepastian keekonomian untuk mempertahankan produksi dan mendorong investasi baru.
Tantangan tersebut semakin penting ketika Indonesia membutuhkan tambahan produksi untuk memenuhi permintaan domestik sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor migas.
Karena itu, evaluasi kebijakan harga perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing lapangan, biaya produksi, kewajiban pasokan domestik, serta mekanisme kompensasi atau insentif yang tersedia bagi kontraktor.[*]