InfoMigas.id-Manokwari| Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat pada 2027 yang turun sekitar 82 persen.
Rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat 2027 sebesar Rp495,735 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan alokasi 2026 yang mencapai Rp2,668 triliun. Penurunan tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik.
“Sebagai senator Daerah Pemilihan Papua Barat, saya tidak sepakat dengan rencana pengurangan pagu DBH Migas Otsus. Kebijakan itu belum final, perlu dikaji ulang,” kata Filep di Manokwari, Senin.
Ia meminta Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan perhitungan hak fiskal daerah sesuai ketentuan hukum.
Filep juga menyoroti lifting gas bumi Papua Barat hingga semester I 2026 yang mencapai sekitar 268,21 juta MMBTU atau 27,27 persen dari total lifting gas nasional pada periode yang sama.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa volume lifting tidak secara langsung mencerminkan nilai penerimaan negara yang menjadi dasar penghitungan DBH Migas.
“Saya dukung langkah Gubernur Papua Barat yang meminta rekonsiliasi data kepada Menteri Keuangan,” ujarnya.
Filep menegaskan transparansi perhitungan DBH Migas penting untuk memastikan distribusi manfaat sumber daya alam dan kebijakan afirmasi Otsus mendukung kesejahteraan masyarakat Papua Barat.[*]
*antara/nh