InfoMigas-Jakarta | Dewan Energi Nasional (DEN) mengkritisi rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg subsidi bagi masyarakat mampu.
Rencana pembatasan ini dinilai harus adanya payung hukum lebih tegas dan jelas sehingga implementasi di lapangan terlaksana optimal tanpa keraguan dari para pelaku usaha. Anggota DEN, Saleh Abdurrahman menyebutkan, himbauan saja tidak lagi cukup untuk menyadarkan masyarakat kategori mampu agar beralih pada BBM non-subsidi.
Saleh Abdulrahman menilai, konsumen yang berada dalam kelompok ekonomi desil 9 dan 10 sudah berulang kali dihimbau untuk tidak mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite dalam aktivitas harian mereka, namun himbauan tersebut kerap tidak digubris sehingga perlu diperkuat dengan dasar hukum.
Menurutnya, dasar hukum yang jelas akan menghilangkan keraguan pelakuk usaha, seperti badan usaha Pertamina dan Badan Usaha swasta.
Sementara pada pendistribusian gas melon, Saleh menilai sistem pencatatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berjalan perlu diperkuat implementasinya. Pengawasan dan pembinaan pada pangkalan LPG merupakan kunci utama karena posisi pangkalan sebagai ujung tombak penyaluran ke konsumen akhir . “Untuk LPG sistem NIK yang selama ini sudah diterapkan perlu diperkuat implementasinya di lapangan sehingga bisa lebih tepat sasaran.Termasuk pembinaan dan dukungan kepada pangkalan LPG sebagai ujung tombak penyaluran LPG 3kg agar subsidi lebih tepat sasaran,” ,” katanya mengutip Kontan, Jum’at (21/8/2026).
Sealin itu anggota DEN tersebut mendorong pemerintah untuk terus mengkaji serta menguji coba mekanisme subsidi langsung di beberapa wilayah sebagai solusi jangka panjang. Melalui skema tersebut, katanya, LPG 3 kg dijual sesuai harga keekonomian dan hanya pemilik NIK yang terdaftar pada sistem subsidi tepat yang berhak menerima subsidi sesuai alokasi.[*]
*nh/kid