InfoMigas.id – Jakarta | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008–2017, Hendi Prio Santoso.
Selain pidana penjara, Hendi dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Hakim meyakini Hendi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hendi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Sin$500.000. Namun, uang tersebut telah disetorkan ke rekening penampungan KPK selama proses hukum berlangsung.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan Hendi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah cukup besar serta dilakukan melalui jalur di luar mekanisme korporasi resmi sehingga merusak tata kelola BUMN.
Hendi juga dinilai tidak berterus terang terkait penerimaan uang yang diterimanya. Sementara hal yang meringankan antara lain belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, telah mengembalikan uang Sin$500.000, serta dinilai bukan pihak yang berkewajiban melakukan uji tuntas dan menilai kecukupan jaminan.
Dalam perkara yang sama, Komisaris Utama sekaligus pemegang saham mayoritas PT IAE, Arso Sadewo, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara.
Arso juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp118,24 miliar. Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila harta tidak mencukupi, Arso harus menjalani tambahan pidana penjara selama 4 tahun.
Putusan terhadap kedua terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK. Hendi sebelumnya dituntut 5 tahun penjara, sedangkan Arso dituntut 7 tahun 6 bulan penjara.
JPU sebelumnya menyatakan Hendi bersama Arso Sadewo, Danny Praditya, dan Iswan Ibrahim telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar US$15 juta atau sekitar Rp271 miliar.
Kerugian tersebut berasal dari pembayaran uang muka PT PGN kepada PT IAE yang dinilai semestinya tidak dilakukan. Jaksa menyebut kerugian negara tersebut telah diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Putusan terhadap Hendi dan Arso belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan banding.[*]
*kbc/ccni/nh