InfoMigas – Jakarta | PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berupaya penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) agar lebih tepat sasaran melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri guna pemanfaatan data kependudukan.
Kerja sama itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putraz, yang disaksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
Data kependudukan Dukcapil nantinya dimanfaatkan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi identitas penerima subsidi LPG 3 kg. Integrasi ini diharapkan memastikan subsidi diterima masyarakat yang memenuhi kriteria sekaligus mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan integrasi data menjadi salah satu aspek penting dalam memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.
Menurutnya, Integrasi data diperlukan untuk memastikan penerima subsidi tidak hanya memenuhi ketentuan sebagai pihak yang berhak, tetapi juga benar-benar layak menerima subsidi,” kata Mars Ega dalam keterangan resmi, Rabu (12/8/2026).
Sementara Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyebutkan ekosistem pemanfaatan data kependudukan saat ini telah mencakup sekitar 7.742 lembaga pengguna. Akses terhadap data tersebut mencapai sekitar 8-9 juta kali setiap hari melalui sejumlah metode, termasuk web service, web portal, dan face recognition.
Teguh menilai, kondisi tersebut menunjukkan Dukcapil telah memiliki infrastruktur data yang dapat berperan sebagai penyedia kredensial atau credential provider untuk mendukung kebutuhan verifikasi dan validasi.
“Ekosistem tersebut menunjukkan bahwa Dukcapil memiliki infrastruktur data yang dapat menjadi credential provider bagi berbagai kebutuhan verifikasi dan validasi dalam layanan publik maupun sektor lainnya,” ujar Teguh mengutip bloombergtechnoz.
Pembatasan Pembelian LPG 3 Kg
Penguatan verifikasi penerima subsidi ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran LPG 3 kg atau Gas Melon.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga sempat mengusulkan pembatasan pembelian LPG 3 kg sebanyak maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap kartu keluarga (KK). Skema tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada kuartal II 2026.
Dalam bahan paparan subholding hilir Pertamina, penyaluran LPG bersubsidi pada kuartal I 2026 masih menggunakan skema eksisting. Pemerintah kemudian merencanakan penerapan pembatasan pembelian berdasarkan segmen atau tingkat desil, dengan batas pembelian tetap sebanyak 10 tabung per bulan untuk satu KK.
Namun, penerapan skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan revisi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
Wacana pengetatan pembelian LPG 3 kg juga sebelumnya mencuat dalam pembahasan kebijakan subsidi energi. Pemerintah sempat mengarahkan agar LPG bersubsidi lebih difokuskan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial.
Dalam perkembangan berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penyaluran subsidi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik, akan diarahkan untuk memanfaatkan data penerima bantuan sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bahlil saat itu mengatakan Kementerian ESDM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk subsidi energi.
“Saya kan dari awal berdiskusi terus sama Ibu ini dan tim kita mungkin 1-2 putaran lagi baru kemudian kita pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
Regulasi Pengetatan Masih Berproses
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada Januari 2026 mengungkapkan bahwa regulasi yang mengatur pengetatan pembelian LPG 3 kg ditargetkan rampung paling lambat pada semester I 2026.
Regulasi tersebut juga akan memuat masa transisi sekitar enam bulan. Selama masa transisi, pemerintah berencana melakukan uji coba secara terbatas sebelum kebijakan diberlakukan lebih luas.
“Draf perpres sedang dikoordinasikan, kami kejar [agar] semester I-2026 ini bisa tuntas atau lebih cepat,” kata Laode kepada Bloomberg Technoz, Kamis (29/1/2026).
Menurut Laode, uji coba dalam masa transisi diperlukan agar pemerintah dapat mengevaluasi penerapan pembatasan pembelian LPG bersubsidi sebelum diberlakukan secara lebih luas.
Dengan kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Dukcapil serta rencana pemanfaatan teknologi biometrik, pemerintah kini memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat proses identifikasi konsumen LPG 3 kg. Integrasi data tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi.[*]