OPINI : Marzuki
InfoMigas.id |Kerentanan rantai pasok energi global memaksa Indonesia merancang ulang arsitektur ketahanan energinya. Buktinya sudah di depan mata, pada Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia jatuh ke zona defisit untuk pertama kalinya setelah 72 bulan surplus beruntun, dipicu lonjakan impor BBM yang melonjak hampir dua kali lipat secara tahunan hingga USD 3,81 miliar dalam sebulan. Mandatori bensin campuran bioetanol 5% (E5) yang mulai berjalan bertahap pada semester II 2026, dan diproyeksikan naik menjadi E10 pada awal 2027, adalah manuver strategis untuk memangkas defisit tersebut. Tapi ambisi ini baru menyentuh permukaan masalah. Fase awal E5 sengaja dibatasi hanya di Jawa, Bali, dan Lampung, bukan karena pasar belum siap, melainkan karena pasokan etanol fuel grade dalam negeri masih sangat tipis. Pemerintah bahkan baru mengidentifikasi tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol dengan kemurnian di atas 99%. Ini bukan soal regulasi lagi. Ini soal geografi.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol baru untuk mengejar mandatori tersebut. Namun target ambisius ini membentur dinding realitas di sektor hulu. Perpres No. 40/2023 mematok proyeksi produksi tebu nasional hingga 110,1 juta ton pada 2030, sebuah lompatan raksasa dari kondisi hari ini. Persoalannya, daya dukung lahan di Pulau Jawa sudah mendekati batas maksimal dan produktivitas tebunya stagnan selama bertahun-tahun. Menambah kapasitas giling di pulau yang sama dengan lahan yang sama hanya akan memindahkan kelangkaan, bukan menyelesaikannya. Ekspansi agrikultur dan rekayasa industri harus segera digeser ke wilayah dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur energi yang memadai.
Sabuk Logistik Agrikultur, dari Aceh Utara ke KEK Arun
Untuk merealisasikan kedaulatan energi tanpa mengorbankan ketahanan pangan, Aceh memegang peran yang selama ini kurang diperhitungkan. Kawasan pesisir timur hingga utara Aceh berpotensi dikembangkan untuk perkebunan tebu modern, sesuatu yang jarang masuk dalam peta jalan bioetanol nasional yang masih berpusat di Jawa dan Sumatera bagian selatan. Namun potensi ini bukan jaminan otomatis, sebab kesesuaian lahan tebu sangat spesifik per lokasi. Kajian resmi diperlukan sebelum eksekusi, mengingat sebagian tanah pesisir Aceh Utara berjenis hidromorf yang selama ini lebih dikenal cocok untuk sawah, bukan tebu.
Kunci keekonomiannya terletak pada jarak logistik, bukan sekadar luas lahan. Kawasan hinterland Aceh Utara, terutama lahan marginal dan lahan tidur di luar sentra padi seperti Baktiya dan Samudera yang justru menjadi lumbung pangan wilayah ini, memiliki garis distribusi yang sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Catatan pentingnya, ekspansi tebu harus menyasar lahan yang sudah lolos kajian kesesuaian dan belum tergarap optimal, bukan menggeser sawah produktif, agar semangat “tanpa mengorbankan ketahanan pangan” benar-benar terjaga di lapangan.
Momentum kebijakan pun sudah mulai bergerak. Pada Juni 2026, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengajak petani Aceh menanam singkong, jagung, dan tebu untuk kebutuhan bahan baku etanol ke depan, tinggal menunggu desain rantai pasok dan lokasi kilang yang tepat untuk merealisasikannya.
Di sisi hilir, revitalisasi KEK Arun punya alasan yang lebih mendesak daripada sekadar efisiensi. Cadangan gas di Lapangan Arun, tulang punggung kawasan ini selama puluhan tahun, diperkirakan hanya bertahan sekitar tiga tahun lagi. Infrastruktur eks-kilang gas di sana, mulai dari pipa, dermaga, hingga tangki penyimpanan yang sudah terbangun sejak era LNG, berisiko mangkrak jika tidak segera dialihfungsikan menjadi kompleks refinery bioetanol berskala internasional.
Desain rantai pasok yang terpusat seperti ini memangkas biaya transportasi secara signifikan. Ketika kebun dan pabrik berada dalam satu klaster logistik, bukan terpisah lintas pulau, Harga Pokok Produksi (HPP) bioetanol punya peluang jauh lebih kompetitif dibanding skema yang selama ini diandalkan.
Rekayasa Industri Zero Waste dan Optimalisasi Biomassa
Pembangunan puluhan pabrik bioetanol baru ini tidak boleh mengulang model industri konvensional yang boros energi. Karena bioetanol diolah dari tetes tebu (molase), fasilitas produksi dalam skala besar otomatis akan menghasilkan limbah ampas tebu (bagasse) dalam volume raksasa, dan selama ini limbah semacam itu sering hanya jadi beban lingkungan, bukan aset.
Pendekatan rekayasa yang presisi menuntut desain fasilitas zero waste sejak dari site plan. Instalasi pengolahan biomassa wajib terintegrasi dalam kompleks pabrik, misalnya unit pemadatan ampas tebu berkapasitas sekitar 10 ton per hari yang mengolah limbah menjadi briket atau arang industri bernilai kalori tinggi.
Briket ini idealnya tidak dijual mentah, melainkan disirkulasikan kembali sebagai bahan bakar boiler pabrik melalui sistem kogenerasi. Dengan tata letak mesin yang efisien, pabrik bioetanol bisa menyuplai kebutuhan listriknya sendiri, menekan Capital Expenditure (CAPEX) jangka panjang, dan melepaskan diri dari ketergantungan pada grid listrik berbasis fosil. Ini bukan sekadar soal citra hijau, melainkan soal keekonomian pabrik yang bertahan dalam jangka panjang.
Jendela Waktu yang Sempit
Satu hal perlu digarisbawahi. Peta jalan resmi tidak berhenti di E10, jenjang berikutnya adalah E20 yang ditargetkan berlaku pada 2028. Jendela waktu untuk membangun kapasitas pasokan baru, termasuk klaster Aceh Utara dan KEK Arun, hanya terbentang dalam hitungan bulan menuju E10, bukan tahun. Jika ekspansi lahan dan pembangunan kilang tidak dimulai sekarang, bahkan target E10 saja berisiko menjadi angka di atas kertas, apalagi melangkah ke E20, sementara pasokan tetap terkonsentrasi di tiga produsen fuel grade yang ada hari ini.
Menutup Celah, Membuka Peluang
Program E10 adalah pertaruhan besar yang tidak akan berhasil hanya dengan menerbitkan Kepmen dan mandat administratif. Ia menuntut kalkulasi spasial yang presisi dan rancang bangun industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Bola sekarang ada di tangan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Aceh. Ketiganya harus duduk satu meja merancang peta jalan lahan, skema investasi kilang, dan rantai pasok sebelum jendela waktu menuju E10 tertutup. Celah pasokan yang selama ini menghambat mandatori bisa ditutup, dan peluang industrialisasi hijau di luar Jawa bisa dibuka, tapi hanya jika keputusan diambil sekarang, bukan setelah target 2027 terlewat begitu saja. Aceh sudah menyediakan panggungnya, tinggal siapa yang berani naik lebih dulu.[*]
*Ir. Marzuki,S.T.,MT adalah Pemerhati Kebijakan Energi dan Industri berdomisili di Aceh Utara