OPINI : Marzuki
InfoMigas | Program biodiesel B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp198,5 triliun dan mengurangi beban fiskal Rp76,1 triliun. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan pasokan CPO.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar mandatori biodiesel ditingkatkan dari B40 ke B50 pada 2026, dengan target menghapus ketergantungan Indonesia pada impor solar. Ini bukan lompatan yang tiba-tiba. Indonesia menaikkan bauran biodiesel secara bertahap sejak B2,B5 pada tahun 2008. Hasilnya, porsi impor solar terhadap kebutuhan domestik telah turun drastis dari 86 persen pada 2014 menjadi 37 persen pada 2024,(data yang pernah disampaikan jajaran direksi BPDPKS).
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah B50 akan berjalan, melainkan seberapa besar dan seberapa kuat manfaat fiskalnya di tengah harga minyak dunia dan rupiah yang sama-sama bergejolak sepanjang 2026.
Berapa Sebenarnya Penghematan Itu
Dasar hukum insentif biodiesel diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, yang memberi mandat kepada BPDPKS untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar fosil, menggunakan dana pungutan ekspor CPO, bukan APBN. Mekanisme itu pula yang mendasari perhitungan berikut, dengan asumsi harga minyak dunia (MOPS Gasoil) USD 97 per barel dan kurs Rp 18.080,55 per dolar.
Dari situ, harga dasar impor solar fosil dikonversi menjadi sekitar Rp 11.030 per liter. Dengan patokan itu, tiga angka utama bisa dihitung. Pertama, substitusi 18 miliar liter FAME terhadap solar impor menahan keluarnya devisa senilai sekitar Rp 198,5 triliun. Kedua, BPDPKS menanggung insentif sekitar Rp 8,48 triliun untuk menutup selisih HIP FAME (Rp 11.500 per liter) terhadap HIP solar. Ketiga, karena separuh kebutuhan nasional kini disubsidi BPDPKS alih-alih APBN, negara menghindari beban subsidi tambahan atau cost avoidance sekitar Rp 76,1 triliun dibanding skenario memakai solar fosil murni (B0).
Membandingkan dengan Jejak B35 dan B40
Angka-angka itu perlu dibaca dalam konteks tren yang sudah berjalan, bukan berdiri sendiri. Pemerintah pernah menyampaikan estimasi penghematan devisa dari B40 sekitar Rp147,5 triliun, sedangkan B35 sekitar Rp122,98 triliun, sehingga proyeksi Rp198,5 triliun untuk B50 sejalan dengan pola kenaikan tersebut dan bukan angka yang mengada-ada. Sumber lain dari jajaran BPDPKS bahkan menyebut penghematan devisa program biodiesel mencapai sekitar Rp147 triliun pada 2025 saja. Variasi angka antar-sumber ini sendiri jadi pengingat penting bahwa proyeksi manfaat biodiesel sangat bergantung pada asumsi harga minyak dan kurs yang dipakai saat perhitungan dibuat, bukan angka tunggal yang pasti dan tetap.
Uji Sensitivitas, Seberapa Kokoh Angka Rp76,1 Triliun Ini
Karena seluruh perhitungan bertumpu pada dua variabel eksternal, yaitu harga minyak dan kurs, penting menguji seberapa jauh hasilnya bergeser bila asumsi berubah. Skenario dasar memakai harga minyak USD 97 per barel dan kurs Rp18.080 per dolar, menghasilkan cost avoidance sekitar Rp76,1 triliun seperti dipaparkan di atas. Namun bila harga minyak dunia turun ke kisaran USD 75 per barel saja, dengan kurs tetap di level yang sama, harga dasar impor solar ikut turun ke sekitar Rp8.530 per liter, dan cost avoidance APBN ikut menyusut tajam menjadi hanya sekitar Rp31,1 triliun, kurang dari separuh angka dasar.
Sebaliknya, jika rupiah melemah tajam ke kisaran Rp19.500 per dolar sementara harga minyak tetap di USD 97, harga dasar impor solar naik ke sekitar Rp11.900 per liter, dan cost avoidance justru melonjak ke sekitar Rp91,7 triliun. Ini bukan skenario teoretis semata. Sepanjang 2026 harga minyak dunia sempat naik ke atas USD 100 per barel akibat tekanan geopolitik, sementara realisasi subsidi dan kompensasi energi APBN dilaporkan melonjak tajam hingga di atas Rp230 triliun pada semester pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, klaim penghematan B50 sebaiknya selalu disertai rentang skenario, bukan disajikan sebagai angka tunggal yang terkesan pasti.
Skala Manfaat Dibanding Beban APBN Riil
Untuk memberi rasa skala, pagu subsidi energi dalam APBN 2026 tercatat sekitar Rp210 triliun, mencakup subsidi bahan bakar tertentu, LPG 3 kilogram, dan listrik, dengan porsi listrik yang paling dominan. Jika cost avoidance B50 sebesar Rp76,1 triliun terealisasi penuh, nilainya setara sekitar 36 persen dari pagu subsidi energi tahun ini, porsi besar yang bisa dialihkan ke belanja produktif lain. Namun perlu digarisbawahi, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sudah jauh melampaui pagu awal akibat gejolak harga minyak dunia, yang menunjukkan bahwa B50 saja tidak akan cukup menahan tekanan fiskal energi yang jauh lebih besar dari sekadar komponen solar.
Risiko yang Tidak Boleh Diabaikan
Tiga catatan kehati-hatian tetap relevan. Pertama, soal pasokan bahan baku. Keberhasilan B50 menuntut ketersediaan CPO domestik dalam skala besar, sementara BPDPKS sendiri berulang kali menekankan bahwa peremajaan sawit rakyat menjadi prasyarat keberlanjutan program, bukan sekadar soal kapasitas pabrik biodiesel. Kedua, ruang fiskal BPDPKS dibatasi oleh volume ekspor CPO dan tarif pungutannya. Semakin tinggi target bauran biodiesel, semakin besar tekanan pada dana ini, dan pada titik tertentu berpotensi memicu perdebatan soal daya saing harga CPO ekspor Indonesia. Ketiga, ada aspek teknis. Uji coba B40 menunjukkan kendaraan diesel memerlukan penyesuaian pada sistem bahan bakar, filter, dan injeksi, isu yang skalanya akan lebih besar pada B50 dan berdampak langsung ke industri otomotif serta konsumen kendaraan diesel.
Menjaga Angka Ini Tetap Realistis
Angka Rp198,5 triliun devisa yang tertahan dan Rp76,1 triliun ruang fiskal yang terselamatkan

adalah argumen kuat untuk melanjutkan B50, tetapi keduanya tetap proyeksi berbasis asumsi harga minyak dan kurs pada satu titik waktu, bukan jaminan. Yang dibutuhkan pemerintah bukan sekadar melanjutkan mandatori ini, melainkan membangun mekanisme pemantauan berkala, idealnya per kuartal, yang mengevaluasi ulang asumsi HIP Solar terhadap pergerakan harga minyak dan kurs riil, sekaligus memastikan kapasitas pasokan CPO dan kesiapan teknis kendaraan diesel tumbuh sejalan dengan target bauran. Tanpa itu, klaim penghematan berisiko menjadi angka di atas kertas yang sulit dipertanggungjawabkan begitu asumsi dasarnya berubah.[*]
* Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Energi dan Industri
**Perhitungan ilustratif dalam tulisan ini menggunakan asumsi harga MOPS Gasoil USD 97 per barel dan kurs Rp18.080,55 per USD.