InfoMigas – Jakarta | Rencana pemerintah menyalurkan subsidi LPG 3 kilogram (kg) berdasarkan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai masih menghadapi risiko ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai penggunaan DTSEN sebagai basis penyaluran LPG 3 kg masih berpotensi mengalami yang tidak berhak malah dapat (inclusion error) maupun yang berhak malah tidak dapat (exlusion error).
“Saat ini DTSEN merupakan pilihan terbaik, walaupun masih jauh dari sempurna. Masih ada exclusion dan inclusion error,” ujarnya mengutip bloobergtehcnoz, Senin (31/8/2026).
Menurut Wijayanto, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peranan penting untuk mengantisipasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi tersebut. BPS didorong terus meningkatkan akurasi serta melakukan validasi data di lapangan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Jalan keluarnya adalah BPS perlu memastikan bahwa data yang dimiliki itu sesuai dengan penerima,” tambahnya.
Inclusion error merupakan kondisi ketika warga atau keluarga yang tidak berhak menerima bantuan atau subsidi justru masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan atau subsidi tidak terdaftar atau tidak mendapatkan manfaat.
Wijayanto mengatakan data kependudukan dan tingkat kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis. Kondisi ekonomi seseorang dapat berubah dalam waktu singkat, baik akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun peningkatan taraf ekonomi.
“BPS tidak boleh mengandalkan data statis, melainkan wajib membangun mekanisme verifikasi lapangan yang tanggap terhadap dinamika di tingkat tapak,” katanya.
Selain meningkatkan akurasi internal BPS, dia juga menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi mekanisme penyanggah di tingkat daerah. Kepala desa, lurah, hingga RT/RW dinilai memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi riil masyarakat di lingkungannya.
“Integrasi antara data makro BPS dan validasi bottom-up dari pemerintah daerah ini akan menjadi sarana penguji [cross check] yang sangat ampuh untuk menyaring mana warga yang benar-benar berhak dan mana yang tidak,” tambahnya.
Jangan Terburu-buru
Di sisi lain, Wijayanto mengingatkan agar transisi penyaluran LPG 3 kg berbasis kelompok desil tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan masa transisi dan uji coba secara matang sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Pemerintah juga diminta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah yang berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima subsidi.
“Dengan adanya sistem pengaduan yang responsif, warga miskin yang mengalami exclusion error bisa segera melapor dan dimasukkan ke dalam sistem tanpa perlu birokrasi yang berbelit-belit,” ungkapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melaporkan telah mencatat sebanyak 79,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen penerima LPG 3 kilogram atau Gas Melon sebagai bagian dari upaya menutup celah kebocoran subsidi.
“Untuk LPG 3 kilogram kami telah mendaftarkan 79,7 juta NIK konsumen dalam sistem subsidi tepat dan memadankan data tersebut dengan data Dukcapil dan data DTKS,” ungkap Oki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Pengetatan penyaluran subsidi, menurut Oki, tidak hanya dilakukan terhadap LPG 3 kg, tetapi juga bahan bakar minyak (BBM). Pertamina telah menerapkan sistem QR Code secara penuh untuk transaksi pengisian Solar dan Pertalite di 514 kabupaten dan kota.
Selain itu, digitalisasi layanan juga terus diperkuat di lebih dari 8.000 SPBU di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Pertamina (Persero), Mega Satria, memaparkan realisasi penyaluran energi bersubsidi hingga akhir Juli 2026 masih sesuai dengan kuota yang dialokasikan pemerintah.
Penyaluran LPG 3 kg tercatat mencapai 5,05 juta metrik ton dari kuota sepanjang tahun sebesar 8 juta metrik ton. Sementara realisasi Solar subsidi mencapai 11,18 juta kiloliter dari total kuota 18,36 juta kiloliter, sedangkan Pertalite telah tersalurkan 16,54 juta kiloliter dari kuota 28,69 juta kiloliter.
“Memasuki 2026 per akhir Juli, LPG 3 kilogram mencapai 5,05 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton. Lalu realisasi Solar mencapai 11,18 juta kiloliter dari kuota 18,36 juta kiloliter. Pertalite mencapai 16,54 juta kiloliter dari kuota 28,69 juta kiloliter. Minyak tanah berjalan sesuai dengan kuota,” papar Mega.
Meski demikian, Pertamina mencatat adanya potensi kenaikan konsumsi energi bersubsidi. Estimasi potensi kelebihan konsumsi LPG 3 kg mencapai 8,5%, Solar sebesar 9,4%, dan Pertalite 1,7%.
“Data [potensi kelebihan] yang kami miliki adalah sekitar 8,5% untuk LPG 3 kilogram, 9,4% untuk Solar dan 1,7% untuk Pertalite,” tambahnya.
Mega menjelaskan, potensi peningkatan permintaan LPG 3 kg dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional, serta kebutuhan menjaga ketersediaan energi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
“Pendorong utama dari peningkatan LPG 3 kg adalah pertumbuhan penduduk nasional serta pertumbuhan ekonomi yang serupa, dan kebutuhan menjaga ketersediaan menjelang periode Natal dan Tahun Baru di akhir tahun ini,” tuturnya.
Sementara peningkatan konsumsi Solar dan Pertalite dipicu pertumbuhan aktivitas sektor industri dan logistik, termasuk kegiatan ekspor-impor, pertambahan kendaraan pribadi, peningkatan aktivitas pariwisata domestik, hingga dimulainya musim panen dan melaut pada semester kedua.
“Hal ini didorong oleh pertumbuhan sektor industri dan logistik termasuk kegiatan ekspor-impor, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, peningkatan aktivitas pariwisata domestik, serta mulainya musim panen dan melaut pada semester kedua. Kami juga mencatat kebutuhan tambahan dari sektor transportasi publik,” jelasnya.
Dalam RAPBN 2027, total anggaran subsidi energi dipagu sebesar Rp272,9 triliun atau naik sekitar 20,1% dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp227,3 triliun.
Anggaran subsidi LPG 3 kg direncanakan mencapai Rp114,1 triliun, meningkat 26,22% dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp90,4 triliun. Sementara kuota subsidi LPG 3 kg dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar 8,94 juta ton, naik 11,75% dibandingkan outlook APBN 2026 sebanyak 8 juta ton.
Kenaikan kebutuhan dan anggaran subsidi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.[*]
*kbc/bt/nh