InfoMigas.id-Jakarta| Guru Besar Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Senior Wijayanto Samirin membeberkan terdapat empat langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk mencegah masalah gangguan pasok bahan bakar minyak (BBM) tidak berubah menjadi krisis nasional.
Penilaian ini disampaikan merespons kerentanan atas munculnya fenomena antrean pembelian dan tersendatnya logistik BBM di berbagai wilayah di Indenesia.
Langkah pertama yang harus segera dilakukan pemerintah dari sisi kebijakan publik adalah melunasi utang kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
Kata Wijayanto, seperti dirilis Bloomberg Technoz, Sabtu (24/10/2026),hal ini berkaitan juga dengan cadangan strategis minyak bumi nasional yang hanya cukup untuk 20—21 hari dan LPG untuk 12 hari.
Menurutnya, kedua BUMN energi tersebut tidak memiliki arus kas yang sehat akibat menumpuknya tagihan ke negara.
Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan laporan operasional BUMN menunjukkan bahwa akumulasi nilai kompensasi dan subsidi energi yang belum dibayarkan pemerintah kepada Pertamina dan PLN telah menembus angka sekitar Rp300 triliun hingga Agustus 2026.
Katanya, keterlambatan pembayaran dalam jumlah ratusan trilyun, secara langsung akan menggerus fleksibilitas finansial Pertamina dan PLN dalam merealisasikan keamanan pasokan energi. Selain itu, negosiasi untuk mengamankan kontrak-kontrak pasokan baru di tengah ketatnya persaingan pasar global juga akan berdampak.
Manajemen Internal
Langkah konkret kedua, pemerintah harus fokus pada pembenahan dan perbaikan manajemen internal Pertamina maupun PLN, terutama di area infrastruktur dan rantai pasok.
Menurutnya, disrupsi logistik dan masalah pengapalan yang sering dijadikan alasan Ketika terjadi kelangkaan membuktikan masih rentannya keandalan sistem distribusi nasional.
Pembenahan manajemen rantai pasok secara holistik sangat krusial agar gangguan teknis lokal—seperti masalah pendangkalan jalur pengapalan maupun kerentanan gardu listrik—dapat dimitigasi lebih awal tanpa perlu melumpuhkan ketersediaan energi bagi masyarakat luas.
Ketiga, penindakan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para spekulan, penimbun BBM, beserta seluruh oknum pendukungnya (backing).
Dalam situasi di mana ketahanan pasokan sedang rentan, celah distorsi pasar sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi mengambil keuntungan sepihak.
Ekonom ini bilang, perlu adanya Ketegasan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memberantas praktik penimbunan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan kunci utama untuk memastikan pasokan yang ada di lapangan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Keempat, merombak dan mengubah strategi penetapan harga BBM agar jarak atau selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi tidak terlalu lebar.
Pelebaran selisih harga yang sangat jauh—ditambah pelemahan daya beli masyarakat—menjadi pemicu utama terjadinya migrasi massal konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Fenomena migrasi akan memicu lonjakan permintaan mendadak, kelangkaan stok bersubsidi, serta antrean panjang di SPBU yang berdampak buruk bagi citra pemerintah sekaligus merugikan konsumen yang bertindak pantas mendapatkannya, jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui cadangan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite secara nasional sudah turun ke level 16—18 hari dari level 18—20 hari, gegara migrasi konsumsi dari Pertamax.
Bahlil menyatakan hanya bensin RON 90 yang saat ini stoknya berada di bawah 20 hari, tetapi dia mengklaim hal tersebut tidak menandakan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan bahan bakar minyak.
Baru-baru ini antrean pembelian BBM terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan krisis distribusi BBM meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dan pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).
Ombudsman mencatat antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 1 kilometer (km), seperti yang terjadi di Aceh dan Bali dengan waktu tunggu melebihi 3 jam.
Sementara itu, antrean sepanjang 300 hingga 700 meter terpantau terjadi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara dengan waktu tunggu berkisar antara 2—3 jam.
Adapun, khusus di Provinsi Papua Barat, antrean panjang sekitar satu kilometer terjadi khususnya pada malam hari.[*]