InfoMigas – Jakarta | Pengawasan atas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian di tengah terjadinya kelangkaan Pertalite dan Solar bersubsidi di sejumlah daerah. Beberpa ekonom menilai kebocoran subsidi masih terjadi walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan pembelian, seperti penggunaan sistem QR Code.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, memamarkan pemerintah sebenarnya telah memperketat akses pembelian BBM bersubsidi, tetapi, langkah tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum secara konsisten.
Kata Faisal, masih terbuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak berhak memperoleh BBM bersubsidi, termasuk pelaku usaha yang beralih menggunakan Pertalite atau Solar bersubsidi untuk menekan biaya operasional.
Ia menilai regulasi yang telah diterapkan pemerintah perlu diikuti dengan pengawasan di lapangan agar penyimpangan distribusi dapat diminimalkan, kutip bloombergtechnoz, Jum’at (17/2026).
INDEF: Subsidi Harus Tepat Sasaran
Pandangan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti. Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi harus dipastikan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Namun demikian, Esther juga menyoroti kondisi kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai rentan mengalami penurunan daya beli akibat tekanan ekonomi.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif energi bagi kelompok tersebut agar tidak semakin terpuruk dan tetap mampu menopang aktivitas ekonomi.
katanya, BBM subsidi harus dibatasi untuk yang berhak. Namun kelas menengah yang kini rentan turun menjadi kelompok berpenghasilan rendah juga perlu mendapat perhatian melalui berbagai bentuk insentif.
BPH Migas: Panic Buying dan Peralihan Konsumsi Jadi Penyebab Antrean
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut antrean dan kekosongan stok Pertalite maupun Solar di sejumlah wilayah dipicu oleh meningkatnya pembelian akibat panic buying serta peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, perpindahan konsumsi tersebut diperbolehkan selama dilakukan oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima subsidi.
Menurutnya, kenaikan konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah daerah mencapai sekitar 10–15 persen, meski secara nasional kuota penyaluran masih berada dalam batas yang terkendali.
“Banyak masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi ke subsidi. Itu sesuai regulasi dan memang dimungkinkan bagi masyarakat yang berhak,” ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
Ia menambahkan, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan di wilayah yang mengalami antrean dan memastikan distribusi tambahan dilakukan agar kondisi segera normal.
Wahyudi optimistis antrean BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Sumatra, dapat terurai dalam waktu satu hingga dua hari.
Penyaluran Masih di Bawah Kuota Tahunan
Data BPH Migas menunjukkan, realisasi penyaluran Pertalite sepanjang periode 1 Januari–30 Juni 2026 mencapai 13,96 juta kiloliter, atau sekitar 47,68 persen dari kuota tahunan sebesar 29,27 juta kiloliter.
Sementara itu, penyaluran Solar subsidi telah mencapai 9,48 juta kiloliter, setara 50,85 persen dari kuota tahun 2026 sebesar 18,64 juta kiloliter.
Aturan Pembatasan Pembelian
Pemerintah sejak 1 April 2026 memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Dalam aturan tersebut, pembelian Solar untuk kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari, kendaraan umum roda empat 80 liter per hari, kendaraan roda enam atau lebih 200 liter per hari, sedangkan kendaraan layanan publik maksimal 50 liter per hari.
Untuk Pertalite, pembelian kendaraan roda empat pribadi maupun umum juga dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan, termasuk kendaraan layanan publik.
Selain pembatasan volume, badan usaha penugasan diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan pada setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi serta menyampaikan laporan distribusi secara berkala kepada BPH Migas.
Kalangan ekonom menilai keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan pembatasan, tetapi juga pada efektivitas pengawasan di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat, kebocoran subsidi dinilai akan terus terjadi dan berpotensi memicu kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai daerah.[*]
*kbc/bt/nh