InfoMigas-Jakarta | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar subsidi sepanjang 2026 mencapai 20,27 juta kiloliter (KL). Proyeksi tersebut muncul di tengah tren peningkatan konsumsi di hampir seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi melampaui alokasi kuota yang telah ditetapkan.
Ketua BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, hingga saat ini realisasi penyaluran Solar subsidi telah mencapai 12,44 juta KL atau lebih dari separuh kebutuhan yang diproyeksikan sepanjang tahun.
“BPH Migas memprognosakan kebutuhan JBT minyak solar adalah 20,27 juta kiloliter, dan realisasi saat ini 12,44 juta kiloliter. Ini penting karena seluruh provinsi memang posisinya melebihi dari alokasi yang ditetapkan,” ungkap Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Rabu (26/8/2026).
Wahyudi menjelaskan, peningkatan penyaluran Solar subsidi terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Sumatra, tingkat penyaluran tercatat berada pada rentang 60,97% hingga 73,03%. Sementara di wilayah Jawa-Bali, penyaluran berada pada kisaran 61,67% hingga 70,68%.
Di kawasan Nusa Tenggara, penyaluran Solar subsidi mencapai 65,31% hingga 67,28%. Adapun Kalimantan berada pada rentang 63,47% hingga 69,85%, sedangkan Sulawesi berkisar antara 62,87% hingga 70,53%.
Untuk wilayah Indonesia Timur, tingkat penyaluran di Maluku dan Papua tercatat berada pada rentang 63,08% hingga 71,07%.
Menurut Wahyudi, secara rata-rata tahunan atau year-to-date, tingkat penyaluran nasional idealnya berada di kisaran 63,9%. Penyaluran yang telah melampaui angka tersebut menjadi indikasi meningkatnya konsumsi Solar subsidi di suatu daerah.
“Hal ini kalau kita ratakan year-to-date, kurang lebih penyaluran itu normalnya sekitar 63,9%. Jadi kalau di atas 63,9%, berarti indikasi kenaikan konsumsi masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Berbeda dengan kondisi Solar subsidi yang berpotensi melampaui kuota, BPH Migas mencatat penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan JBT Minyak Tanah masih berada dalam kondisi aman.
BPH Migas memproyeksikan kebutuhan minyak tanah sebesar 0,53 juta KL pada 2026. Hingga saat ini, realisasi penyalurannya mencapai 0,33 juta KL.
Sementara untuk Pertalite, kebutuhan tahun ini diproyeksikan mencapai 29,27 juta KL, dengan realisasi penyaluran saat ini sebesar 18,23 juta KL.
Untuk minyak tanah, diperkirakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan yaitu sebanyak 0,53 juta kiloliter, dan realisasi saat ini sebesar 0,33 juta kiloliter sehingga dinilai masih aman.
Kendati secara nasional alokasi Pertalite diproyeksikan masih aman, namun BPH Migas tetap memberikan perhatian terhadap tren peningkatan konsumsi di sejumlah daerah. Beberapa provinsi di Sumatra, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua mulai mencatatkan penyaluran di atas target bulanan.[*]