OPINI : Marzuki
InfoMigas | Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM kembali menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati untuk Agustus 2026. Angka ini biasanya hanya dibaca sebagai acuan niaga bulanan antara pemerintah dan badan usaha penyedia biodiesel. Namun bagi pelaku industri migas dan bioenergi, HIP sebenarnya menyingkap risiko yang selama ini tertanam dalam model bisnis biodiesel dan bioetanol, sebuah risiko yang jarang dibahas tuntas karena selalu dibungkus istilah teknis seperti formula harga dan subsidi silang.
HIP Biodiesel Agustus 2026 dipatok Rp14.924 per liter di luar ongkos angkut, dibentuk dari rata-rata harga CPO KPB Rp15.626 per kg dan kurs BI Rp17.985 per dolar AS. HIP Bioetanol berada di Rp11.695 per liter, mengacu pada rata-rata harga tetes tebu enam bulan terakhir sebesar Rp1.748 per kg. Kedua formula ini memiliki kesamaan struktural yang jarang dibahas dari sisi manajemen risiko usaha, yaitu keduanya menjadikan pelaku industri sepenuhnya sebagai penerima harga atas fluktuasi dua pasar komoditas yang bergerak independen satu sama lain.
Tren HIP beberapa bulan terakhir memperlihatkan besarnya ayunan harga tersebut. HIP Biodiesel tercatat Rp14.917 per liter pada Mei 2026, turun ke Rp14.643 pada Juni, turun lagi ke Rp14.562 pada Juli, lalu naik ke Rp14.924 pada Agustus. HIP Bioetanol bergerak lebih ekstrem, dari Rp8.062 per liter pada Juni melonjak ke Rp10.933 pada Juli, dan naik lagi ke Rp11.695 pada Agustus, kenaikan lebih dari 45 persen hanya dalam dua bulan. Bagi produsen biodiesel maupun distributor BBM yang harus mengunci kontrak blending untuk jangka menengah, fluktuasi setajam ini membuat proyeksi arus kas dan margin sulit dilakukan secara andal.
Selisih antara HIP dan harga jual ke konsumen ditanggung oleh dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sementara harga di SPBU relatif stabil karena tetap disubsidi. Kesehatan fiskal BPDPKS pada dasarnya sudah menjadi bagian dari rantai pasok industri secara tidak langsung. Riwayat pembiayaannya memperlihatkan pola yang tidak stabil, dari Rp51 triliun pada 2021 akibat lonjakan tajam harga biodiesel saat solar dunia justru turun, turun menjadi Rp18,3 triliun pada 2023, lalu naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2024.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mencatat realisasi alokasi B50 pada 2026 sebesar 16,7 juta kiloliter baru menutupi sekitar 83 hingga 88 persen dari kebutuhan penuh sebesar 19 hingga 20 juta kiloliter per tahun, sehingga tekanan pada BPDPKS berpotensi terus membesar seiring perluasan mandatori ke depan.
Sebagai pembanding, Malaysia menempuh jalur ekspansi mandatori yang jauh lebih bertahap, dari B10 menuju B15 dengan tahap awal B12 sejak Juni 2026, dan baru berencana mencapai B20 lalu B30 dalam dua hingga tiga tahun ke depan, disertai insentif RM300 per ton bagi pengguna industri B10 melalui Skim Insentif Biodiesel Sawit. Pendekatan bertahap ini memberi ruang adaptasi bagi industri, berbeda dengan lompatan langsung Indonesia ke B50 secara nasional pada Juli 2026 yang membuat kebutuhan pembiayaan subsidi melonjak dalam waktu singkat.
Jalan keluar yang paling rasional bagi pelaku usaha bukan menunggu formula HIP direvisi, melainkan mendiversifikasi basis bahan baku itu sendiri. Biomassa lignoselulosa, yaitu limbah agroindustri seperti cangkang sawit, tandan kosong kelapa sawit, dan residu pertanian, menawarkan profil harga yang secara struktural lebih independen dari pasar CPO dan tetes tebu karena berasal dari aliran limbah yang selama ini tidak diperdagangkan sebagai komoditas utama. Diversifikasi semacam ini hanya masuk akal secara bisnis apabila ada kejelasan pembeli produk yang dihasilkan. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menguji coba teknologi co-processing di kilang RFCCU Refinery Unit III Plaju, menginjeksikan RBDPO hingga 7,5 persen on feed dan menghasilkan green-gasoline, green-LPG, serta green-propylene.
Prof. Subagjo, pakar katalis dari ITB, menyebut pencapaian ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan co-processing green gasoline dalam skala komersial. KPI juga tengah memperluas kapasitas produksi HVO dan bioavtur di kilang Cilacap dan Plaju, serta aktif mencari pasokan minyak jelantah dan bahan baku biogenik lain. Jalur co-processing semacam ini membuka kemungkinan bio-oil hasil pirolisis biomassa lignoselulosa turut diinjeksikan sebagai bahan baku alternatif di kilang eksisting, tanpa memerlukan investasi kilang baru. Syngas dan biohidrogen hasil gasifikasi juga punya pasar sendiri di industri kimia dan sebagai bahan baku amonia hijau, sementara bio-char berpotensi diserap pasar pupuk.
Tingkat kesiapan teknologinya sudah melewati tahap laboratorium di berbagai lembaga riset dalam negeri. BRIN mengembangkan pirolisis tandan kosong sawit menjadi asap cair, bio-oil, dan bio-char, serta mengoperasikan prototipe gasifier cangkang sawit di Kalimantan Selatan sejak 2019 dengan efisiensi di atas 70 persen. Riset ITB menunjukkan potensi peningkatan konsentrasi hidrogen dalam syngas tandan kosong sawit. Riset di Jurnal Teknologi Kimia Universitas Malikussaleh (Unimal) mencatat tandan kosong sawit dapat menghasilkan biohidrogen lewat gasifikasi uap air dan 180 hingga 220 liter bioetanol per ton biomassa melalui fermentasi enzimatik, sementara Program Magister Teknik Energi Terbarukan Unimal telah melembagakan riset serupa lewat Biomass and Hydrogen Technology Research Center (BiHYTECH).
Yang menahan langkah diversifikasi ini bukan lagi kesiapan teknis, melainkan sejauh mana instrumen pendanaan yang sudah tersedia dimanfaatkan secara maksimal. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, mengoperasikan platform blended finance SDG Indonesia One yang hingga November 2025 telah memobilisasi lebih dari 3,17 miliar dolar AS untuk 114 proyek, mayoritas di sektor energi terbarukan.
Sejak 2014, PT SMI juga telah menghimpun lebih dari Rp45 triliun melalui obligasi, green bond, dan sukuk, termasuk penerbitan Global Bond senilai 300 juta dolar AS pada 2021 dan Sustainability-linked Loan senilai 700 juta dolar AS pada 2023. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta penugasan BUMN, yang selama ini banyak dialokasikan untuk proyek energi terbarukan skala besar seperti panas bumi, sejatinya bisa diarahkan pula ke fasilitas pengolahan biomassa skala menengah berkapasitas sekitar 10 ton per hari yang dibangun berdekatan dengan sumber limbah di daerah penghasil.
HIP BBN Agustus 2026 sebaiknya menjadi pengingat bagi pelaku industri migas dan bioenergi bahwa ketergantungan pada satu jenis bahan baku komoditas adalah risiko konsentrasi yang bisa dikelola, bukan takdir struktural yang harus diterima begitu saja.

Perusahaan yang lebih dulu menjajaki kemitraan co-processing dengan Pertamina, sembari mengajukan pembiayaan lewat jalur yang sudah tersedia di PT SMI, berpeluang mengunci posisi pasokan dan margin yang lebih baik dibanding yang menunggu formula HIP berubah dengan sendirinya.[*]
*Ir. Marzuki,S.T.,MT adalah Pemerhati Kebijakan Energi dan Industri berdomisili di Aceh Utara
**tulisan ini adalah pendapat penulis sendiri dan tidak mewakili pandangan atau sikap resmi dari media infomigas.id