OPINI: Marzuki
InfoMigas.id |Gas Blok Andaman dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun tengah disiapkan menjadi pusat hilirisasi migas baru di Aceh. Di tengah persiapan itu, wacana hidrogen hijau kembali mengemuka, apalagi setelah Global Hydrogen Ecosystem Summit di Jakarta pekan ini menegaskan hidrogen sebagai salah satu pilar hilirisasi nasional. Pertanyaannya bagi Aceh adalah, apakah hidrogen hijau benar-benar punya jalan komersial yang jelas di KEK Arun, atau justru berisiko menjadi janji lama yang diulang tanpa kejelasan status proyeknya.
Aceh sebenarnya bukan pemain baru dalam wacana ini. Sejak Agustus 2023, PLN, Pupuk Iskandar Muda, dan August Global Investment telah menandatangani nota kesepahaman pembangunan pabrik hidrogen hijau di KEK Arun Lhokseumawe dengan kapasitas 35 ribu ton per tahun dan nilai investasi diperkirakan 500 juta dolar AS. Proyek itu direncanakan mengonsumsi listrik sekitar 30 megawatt dari energi terbarukan dan menghasilkan turunan 180 ribu ton amonia hijau per tahun, bahan baku penting bagi industri pupuk yang memang sudah berakar di kawasan tersebut. Tiga tahun berselang, target penyelesaian pabrik yang sempat disebut rampung pada 2026 itu belum diikuti pembaruan publik mengenai progres konstruksi di lapangan. Jarak antara nota kesepahaman dan financial investment decision di sektor energi baru memang lazim memakan waktu bertahun-tahun, namun sejauh ini PLN, PIM, maupun AGI belum pernah membuka ke publik sejauh mana tahap pembebasan lahan atau revisi jadwal penyelesaian pabrik tersebut.
Yang membuat pembicaraan ini lebih relevan sekarang adalah perkembangan pesat di sisi hulu gas. Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy diperkirakan menyimpan lebih dari 2 TCF gas in place, bagian dari potensi total sekitar 11 TCF di seluruh Blok South Andaman, dengan nilai investasi tahap pertama yang menurut SKK Migas mencapai sekitar 1,95 miliar dolar AS. Plan of Development atau PoD-I lapangan ini telah ditandatangani pada Maret 2026 dengan konsep hybrid yang menggabungkan fasilitas produksi di lepas pantai dan di darat, sementara Perjanjian Jual Beli Gas sebesar 160 MMSCFD ke PLN Energi Primer Indonesia baru resmi diteken pada 6 Juli 2026, salah satu syarat utama menuju financial investment decision yang sebelumnya ditargetkan rampung Juni 2026.
Yang patut dicatat, penandatanganan PoD-I pada Maret 2026 itu dilakukan tanpa notifikasi resmi kepada Badan Pengelola Migas Aceh maupun Pemerintah Aceh, sebagaimana dikeluhkan Aksi Mahasiswa Aceh dalam unjuk rasa di Banda Aceh pada 11 Juli 2026. Sampai pertengahan Juli 2026, publik Aceh disebut belum mendapat penjelasan resmi dari Kementerian ESDM soal skema pengolahan gas ini, apakah benar-benar akan diolah di darat lewat KEK Arun sesuai usulan Pemerintah Aceh atau tetap mengikuti skema FPSO yang lebih dulu disetujui operator. Ketidakjelasan skema pengolahan inilah, bukan sekadar besaran volume gas sisa di atas kertas, yang akan menentukan besar kecilnya nilai tambah dan peluang hilirisasi hidrogen yang benar-benar dinikmati Aceh.
Dari kajian kelayakan ekonomi yang pernah penulis susun untuk beberapa skenario pengembangan KEK Arun, jalur metanol berbasis gas, baik dalam bentuk metanol abu-abu, metanol biru dengan penangkapan karbon, methanol-to-olefins, maupun dimetil karbonat, menunjukkan profil keekonomian yang lebih kompetitif dibanding hidrogen hijau. Data yang dipaparkan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dalam GHES 2026 memperkuat argumen ini. Biaya produksi hidrogen hijau saat ini berkisar 3 hingga 7 dolar AS per kilogram, jauh di atas hidrogen biru yang berkisar 1,5 hingga 3 dolar AS per kilogram dan hidrogen abu-abu di kisaran 1 hingga 2 dolar AS per kilogram.
Selisih biaya inilah yang membuat jalur metanol berbasis gas Tangkulo, yang dapat langsung memanfaatkan pasokan gas dan opsi injeksi karbon ke reservoir depleted di Arun, lebih masuk akal secara komersial dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan dibanding hidrogen hijau yang keekonomiannya sangat bergantung pada ketersediaan listrik terbarukan berbiaya rendah dan berskala besar. Kementerian ESDM sendiri mengakui biaya hidrogen hijau baru bisa ditekan bila memanfaatkan listrik berlebih dari PLTA atau PLTS berskala besar, sesuatu yang belum tentu bisa dipenuhi sistem kelistrikan Aceh dalam waktu dekat meski PLN telah menyatakan kesiapan menyalurkan energi bersih untuk kebutuhan pabrik.
Peta jalan hidrogen nasional yang diterbitkan Kementerian ESDM sejak akhir 2023 menempatkan hidrogen hijau untuk sektor transportasi baru dimulai pada 2031 dan sektor industri pada 2041, sementara konsumsi hidrogen domestik saat ini masih didominasi kebutuhan pupuk urea sehingga pasar hidrogen hijau untuk kebutuhan energi murni praktis belum terbentuk. Sebagai pembanding skala, total kapasitas produksi seluruh Green Hydrogen Plant milik PLN Nusantara Power yang tersebar di beberapa lokasi saat ini baru mencapai 94,63 ton hidrogen hijau per tahun. Bila proyek KEK Arun benar-benar terealisasi dengan kapasitas 35 ribu ton per tahun sesuai rencana 2023, angka itu setara lebih dari 370 kali kapasitas gabungan seluruh fasilitas PLN NP yang sudah beroperasi sekarang, sebuah lompatan skala yang pantas dipertanyakan kelayakannya selama status pembangunannya sendiri masih gelap bagi publik. Pertamina sendiri lebih memilih mengembangkan hidrogen hijau yang terintegrasi panas bumi di Ulubelu, Lampung, model yang lebih meyakinkan secara keekonomian karena bersandar pada energi terbarukan yang tersedia sepanjang waktu, sementara proyek KEK Arun masih bertumpu pada janji generik pasokan listrik bersih dari PLN tanpa kejelasan sumbernya.
Ada pula persoalan struktural soal siapa yang akan menikmati nilai tambah hilirisasi ini. Mahasiswa yang sama juga mempersoalkan skema bagi hasil gross split yang diterapkan di Blok Andaman, dengan hitungan mereka menunjukkan porsi efektif yang diterima Aceh dari bagian negara sekitar 4 persen migas konvensional hanya berkisar 1,2 persen. Sejarah kawasan Arun, termasuk relokasi masyarakat Blang Lancang dan Rancong pada era kejayaan LNG Arun dahulu, mengajarkan bahwa proyek besar berbasis energi di kawasan ini tidak otomatis menetes ke ekonomi lokal tanpa desain kebijakan yang sengaja mengarahkannya ke sana. Minat investor pun terus mengalir, termasuk surat minat investasi dari perusahaan berbasis Jiangsu, Tiongkok, yang diterima Pemerintah Aceh pada 8 Juli 2026 untuk mengembangkan proyek likuefaksi LNG di KEK Arun. Ketika investor asing terus antre menunjukkan minat di kawasan ini, pertanyaan soal skema bagi hasil, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kontrol atas rantai pasok hidrogen dan turunannya semestinya dibahas terbuka sejak awal oleh SKK Migas dan Pemerintah Aceh, bukan setelah proyek berjalan.
Peluang hidrogen hijau di Aceh sesungguhnya nyata, namun harus ditempatkan secara proporsional dalam peta hilirisasi gas Andaman secara keseluruhan. PoD-I Lapangan Tangkulo memang sudah ditandatangani, namun financial investment decision yang menjadi syarat mutlak sebelum konstruksi benar-benar dimulai masih dalam tahap penyelesaian akhir. Tanpa FID yang solid, semua wacana hilirisasi gas sisa Tangkulo, baik untuk metanol maupun hidrogen, hanya akan berhenti sebagai proyeksi di atas kertas. SKK Migas dan Mubadala Energy perlu didorong mempercepat kejelasan FID tersebut secara transparan, sementara PLN, PIM, dan AGI sepatutnya diminta melaporkan secara terbuka sejauh mana realisasi pabrik hidrogen hijau yang mereka sepakati sejak 2023, mengingat peta jalan nasional sendiri menetapkan 2031 sebagai tenggat dimulainya adopsi hidrogen hijau di sektor transportasi.

Tenggat itulah yang seharusnya menjadi ukuran konkret keseriusan proyek Aceh, bukan sekadar nota kesepahaman yang terus dirujuk tanpa kabar lanjutan. Tanpa kejujuran soal status dan kejelasan pembagian peran antarlembaga ini, hidrogen hijau di KEK Arun berisiko berhenti sebagai wacana yang diulang dari satu forum ke forum berikutnya tanpa pernah benar-benar terbangun.[*]
*Penulis adalah pemerhati kebijakan energi dan industri