InfoMigas.id – Banda Aceh | Pelaku usaha Hulu Migas Aceh tengah memperkuat tata Kelola sumur minyak masyarakat yang aman, legal dan berkelanjutan sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Untuk merealisasi peraturan Menteri tersebut,Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan SKK Migas menggelar Forum Sumur Minyak Masyarakat (FORSUMA) Wilayah Kerja Aceh Tahun 2026, di Banda Aceh.
Kegiatan tersebut dilangsungkan pada 28–30 Juli 2026, diikuti oleh unsur pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Ketua Tim Task Force Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh, Ibnu Hafizh, menyampaikan bahwa implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penataan sumur minyak masyarakat untuk lebih tertib, aman dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan daerah dalam koridor good engineering practice serta standar keselamatan kerja lingkungan yang terukur.
“Sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain penetapan Badan Usaha Kecil (BUK), penyusunan skema komersial, serta kesiapan infrastruktur. Namun, melalui sinergi antara BPMA, SKK Migas, pemerintah daerah, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya, percepatan implementasi kebijakan tersebut diyakini dapat segera terwujud,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (31/7/2026).
Ibnu bilang, Penataan sumur masyarakat harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari aspek administratif, teknis, K3L hingga komersial dan kelembagaan,” ujar Ibnu.
Sementara itu, Spesialis Madya Eksplotasi SKK Migas, Luthfi Yuli Triono, menyebutkan pengelolaan sumur minyak masyarakat harus mengedepankan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap prinsip Good Engineering Practices (GEP).
“Pengelolaan sumur masyarakat bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, mengurangi praktik ilegal, dan mendorong tata kelola migas yang akuntabel,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan tentang mekanisme pelaporan produksi, perizinan lingkungan, penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), serta rencana komersialisasi. Selain itu, diselenggarakan sesi coaching clinic untuk mendampingi BUMD, koperasi, dan UMKM dalam memenuhi persyaratan kerja sama dengan KKKS.
FORSUMA juga menjadi wadah konsultasi untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan, sehingga pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi.
Melalui forum ini, BPMA berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, KKKS, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola hulu migas Aceh yang profesional, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan produksi migas nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.[*]