OPINI: Marzuki
InfoMigas.id | Jumat , 17 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proyrk hilirisasi tebu menjadi bioetanol di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Di sana, PT Energi Agro Nusantara, anak usaha PTPN I, memamerkan kapasitas produksi 100 kiloliter bioetanol per hari dari tetes tebu. Yang menarik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut angka yang jarang diungkap ke publik,yaitu TNI Angkatan Udara saat ini mendampingi 236.048 hektare lahan tebu di seluruh Indonesia, dengan potensi produksi 18,386 juta ton yang menyumbang 45 persen target produksi gula nasional 2026.
Angka-angka itu penting bukan karena besarnya semata, melainkan karena menunjukkan pola yang mulai terbentuk dalam kebijakan bioetanol nasional saat ini, yaitu semuanya dimulai dari data lahan yang jelas dan terukur, bukan dari niat baik atau potensi di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, jika pemerintah pusat sudah bisa menunjukkan angka hektare yang presisi untuk program pendampingan lahan tebu se-Indonesia, berapa sebenarnya luas lahan yang benar-benar dimiliki Aceh untuk bermain di industri bioetanol?
Membaca Data yang Sudah Ada
Sebagian orang mungkin berasumsi Aceh hanya punya potensi di atas kertas. Faktanya, data resmi sudah tersedia, hanya belum pernah disusun dalam satu kerangka bioetanol yang utuh.
Data Pemerintah Aceh mencatat luas kebun kelapa sawit rakyat di provinsi ini mencapai 565.135 hektare. Ini bukan angka kecil, dan yang lebih penting, ini adalah luasan yang setiap tahun menghasilkan limbah janjang kosong (jangkos) kelapa sawit dalam jumlah besar. Janjang kosong sawit adalah bahan baku utama bioetanol generasi kedua yang tidak bersaing dengan pangan. Sebagai gambaran kasar, produktivitas sawit Aceh rata-rata sekitar 2,74 ton setara CPO per hektare per tahun. Dengan asumsi rendemen CPO sekitar 20 persen dari tandan buah segar dan tandan kosong sekitar 22 persen dari berat tandan buah segar, rasio yang umum dipakai industri, luasan 565.135 hektare itu berpotensi menghasilkan limbah janjang kosong dalam kisaran jutaan ton setiap tahun. Ini baru perkiraan kasar berbasis asumsi umum, bukan angka resmi, tetapi cukup untuk menunjukkan skala limbah yang selama ini terbuang percuma.
Untuk jagung, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat luas panen jagung pipilan pada 2024 mencapai 10,66 ribu hektare dengan produksi 56,89 ribu ton.
Tebu punya cerita yang lebih menarik. Riset akademik dan data pemerintah daerah mencatat luas kebun tebu di Kabupaten Aceh Tengah, terutama di Kecamatan Ketol, berkisar 8 ribu hektare, sebagian besar masih dikelola tradisional oleh masyarakat. Namun dari luasan itu, yang benar-benar terikat kerja sama investasi pembangunan pabrik gula per 2022 baru sekitar 3.200 hektare. Artinya lebih dari separuh potensi tebu Aceh Tengah masih menganggur tanpa off-taker yang jelas, sebuah kesenjangan yang seharusnya menjadi prioritas utama sebelum bicara komoditas lain. Singkong pun tersebar di berbagai kabupaten, dari Aceh Jaya hingga pesisir timur, meski budidayanya masih berskala kecil dan belum terpetakan secara sistematis dalam satu data provinsi, sesuatu yang justru mempertegas betapa data bahan baku bioetanol Aceh masih tercecer di banyak sumber.
Artinya, dari sisi bahan baku pangan saja, Aceh sudah punya modal nyata dalam bentuk hektare, bukan sekadar klaim potensi.
Membandingkan Skala
Untuk memahami apakah angka-angka itu berarti sesuatu, ada baiknya dibandingkan dengan skala proyek bioetanol yang sudah berjalan. Pabrik Energi Agro Nusantara di Malang memproduksi 100 kiloliter bioetanol per hari, atau setara sekitar 36.500 kiloliter per tahun, dari hilirisasi tetes tebu. Sementara proyek terbaru di Lampung, hasil kolaborasi BKPM, Toyota, dan Pertamina NRE, menargetkan kapasitas komersial 60.000 kiloliter per tahun pada 2028 dengan pendekatan multi-feedstock.
Dengan luas kebun sawit 565.135 hektare saja, jika baru sepersekian persen dari limbah tandan kosongnya dikonversi menjadi bioetanol generasi kedua, kontribusi Aceh terhadap kebutuhan nasional sekitar 4 juta kiloliter untuk mendukung E20 bukan mustahil untuk mencapai skala yang sebanding dengan pabrik Malang. Catatannya, teknologi fermentasi generasi kedua berbasis limbah sawit belum semapan teknologi tebu yang sudah dipakai bertahun-tahun di Malang, sehingga potensi besar ini baru bisa terwujud jika ada investasi riset dan pilot project lebih dulu. Ini pun baru dari satu komoditas, belum termasuk jagung, tebu Aceh Tengah, dan bahan baku lain seperti nipah serta kelapa yang sudah diteliti kampus lokal.
Yang Masih Kosong
Namun harus jujur diakui, satu hal penting masih hilang dari seluruh potensi ini, yaitu belum adanya feasibility study resmi khusus bioetanol untuk Aceh. Data luas lahan sawit, jagung, dan tebu yang disebutkan di atas berasal dari sumber terpisah, dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda-beda, mulai dari swasembada pangan hingga statistik perkebunan rutin. Belum ada dokumen tunggal yang menghitung secara spesifik berapa ton tandan kosong sawit yang tersedia setiap tahun, berapa kapasitas pabrik yang realistis dibangun, atau berapa investasi yang dibutuhkan untuk benar-benar mengonversi angka hektare itu menjadi kiloliter bioetanol.
Inilah pekerjaan rumah yang sebenarnya. Sebelum bicara insentif investasi atau kemitraan dengan Pertamina, Aceh perlu dokumen paling dasar yaitu peta bahan baku bioetanol yang kredibel, disusun bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Universitas Malikussaleh yang sudah punya pusat riset BRAIN, serta Universitas Syiah Kuala. Pembiayaannya pun tidak harus menunggu APBA, karena skema urun daya juga terbuka lewat dana CSR perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh, atau lewat skema pendanaan riset kolaboratif BRIN yang selama ini terbuka bagi kampus daerah. Tanpa itu, semua angka besar tadi hanya akan menjadi statistik yang berdiri sendiri-sendiri, bukan basis kebijakan yang bisa dibawa ke meja investor atau Kementerian ESDM.

Momentum sedang terbuka. Pemerintah pusat baru saja menunjukkan lewat kunjungan Presiden ke Malang bahwa proyek bioetanol yang didukung data lahan presisi akan mendapat perhatian serius. Aceh punya bahan mentahnya, tinggal siapa yang mau duduk dan menyusun angkanya menjadi peta yang utuh.[*]
*Penulis adalah pemerhati kebijakan energi dan industri