InfoMigas.id-Jakarta|Pemerintah diminta transparan dalam menjalankan mekanisme impor minyak dan gas (migas) oleh badan layanan umum (BLU) Lemigas, Ketika PT Pertamina (Persero) hanya sebagai penyerap.
Pemerintah didorong untuk menjelaskan secara terbuka sistem dari skema impor baru tersebut, sperti mengenai penetapan harga, penetapan pemasok, dan penanggung risiko.Hal tersebut disampikann oleh pengamat energi Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria,Kamis (29/10/2026)
Sofyano mewaspadai skema baru tersebut justru menciptakan ketidakjelasan tanggung jawab, melemahkan transparansi, dan menempatkan Pertamina hanya sebagai penyerap impor Lemigas tanpa kendali strategis.
Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka tentang pihak yang menentukan pemasok, penetapan harga, penanggung risiko pembayaran, dan pihak penjamin kepatuhan terhadap sanksi internasional.
Mengutip Bloomberg Technoz, Sofyano mempercayai skema baru tersebut berpotensi mengubah peta kewenangan dan tanggung jawab dalam tata kelola impor migas nasional.
Selain itu, Sofyano juga mempertanyakan kebijakan yang memperkecil peran Pertamina, padahal BUMN tersebut berpengalaman dalam impor migas nasional.
Katanya, Pertamina memiliki pengalaman, infrastruktur, dan jaringan perdagangan internasional, namun perannya justru berpotensi dipersempit. “Apakah pemerintah sedang membangun mekanisme pengadaan yang lebih efisien, atau ada kepentingan strategis lain di balik perubahan tersebut?” tanyanya.
Skema impor baru tersebut diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107/2026. Perpres menyebutkan bahwa impor migas dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (BU) dengan dilaksanakan oleh Lemigas.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas proses tender antarbisnis atau business to business (B2B) yang selama ini dijalankan Pertamina dalam pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG.
Hal tersebut tertuang dalam Perpres No. 107/2026, yang diduga hasil revisi dari Perpres No. 26/2026. Naskah beleid baru tersebut belum dipublikasikan hingga berita ini diturunkan.
Bahlil menjelaskan regulasi baru tersebut membuka opsi kerja sama skema G2G yang dikombinasikan dengan B2B.
“Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tender alamat, dan dengan Perpres ini, kita melakukan GtoG dan B2B,” ujar Bahlil dalam agenda konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Bahlil mengungkapkan Pertamina kerap menghadapi kendala serius dalam pengadaan energi melalui tender konvensional.
Meski telah memenangkan tender dengan penawaran harga termurah, pasokan seringkali dialihkan oleh pihak penjual kepada negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
“[Hal] yang selama ini Pertamina melakukan tender, bahkan sudah menang pun, harganya murah pun, begitu sudah oke, ada negara lain yang membelinya lebih mahal, dikasih yang lebih mahal,” ucap Bahlil menyoroti kerentanan rantai pasok energi nasional.[*]
*bt/nh