InfoMigas.id-Jakarta | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai bersiap menyusun tim kajian untuk membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bersama pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, draf RUU Migas saat ini telah berada di tangan pihak eksekutif. Pemerintah selanjutnya masih menunggu diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) sebelum membentuk tim yang akan melakukan kajian terhadap berbagai poin dalam rancangan regulasi tersebut.
“Nah, sekarang sudah ada di eksekutif. Kami lagi menunggu surat presidennya dari presiden untuk kemudian kami akan membentuk tim, baru kita kaji. Yang penting adalah undang-undang ini adalah bagian dari proses untuk bagaimana memudahkan kita dalam rangka meningkatkan lifting, memastikan agar berbagai hal yang selama ini masih kurang baik, kita akan perbaiki lewat undang-undang ini,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, mengutip Kontan dotid, Senin (14/9/2026).
Menurut Bahlil, pembenahan regulasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan hulu minyak dan gas bumi nasional.
Melalui revisi payung hukum migas, pemerintah berharap berbagai hambatan yang selama ini memengaruhi kegiatan hulu dapat dibenahi. Kepastian hukum juga dinilai penting untuk menciptakan iklim yang lebih mendukung percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Target akhirnya adalah mendorong peningkatan lifting minyak nasional.
RUU Migas Tak Hanya Bicara Produksi
Pembahasan RUU Migas nantinya tidak hanya berkaitan dengan persoalan produksi dan lifting. Salah satu isu besar yang ikut masuk dalam pembahasan adalah penataan kelembagaan pengelolaan hulu migas.
Pemerintah membuka kemungkinan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan sektor hulu.
Wacana tersebut berkaitan erat dengan keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang selama ini menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas.
Bahlil menyinggung sejarah kelembagaan tersebut yang sebelumnya berkaitan dengan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Menurutnya, setelah kelembagaan sebelumnya dianulir melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), SKK Migas kemudian hadir dalam bentuk kelembagaan yang bersifat sementara atau ad hoc.
“Lagi, semuanya di dalam pembahasan ya. Ya seperti SKK itu kan sebenarnya juga adalah dulu BPH kan, lalu kemudian dianulir lewat Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian itu sifatnya ad hoc sementara. Nah, saya pikir semua hal itu dimungkinkan saja, yang penting kita cari formulasi yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.[*]