InfoMigas.id–Makassar | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan sejumlah faktor penyebab antrean panjang BBM subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Kota Makassar dan sejumlah laiinnya di Sulawesi Selatan.
Salah satu faktor yang disebut turut mendorong peningkatan konsumsi BBM subsidi adalah kenaikan harga BBM non subsidi. Kenaikkan ini membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi, beralih ke BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar.
Mengutip antaranews, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, peningkatan permintaan BBM subsidi mulai terlihat setelah terjadi kenaikan harga sejumlah jenis BBM non subsidi.
“Setelah kenaikan BBM non subsidi, jenis Pertamax Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo itu ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang, Pertalite itu kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional,” kata Wahyudi di Makassar, Minggu, (13/9/2026).
Menurut dia, perubahan konsumsi tersebut turut memengaruhi kondisi pasokan BBM subsidi di lapangan. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi sebagian beralih menggunakan Pertalite maupun Solar karena adanya perubahan harga.
Meski demikian, Wahyudi membantah adanya persoalan ketersediaan BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dia bilang, stok BBM untuk wilayah Sulawesi Selatan masih tersedia untuk kebutuhan hingga 14 hari ke depan.
Fenomena antrean panjang yang terjadi dalam sepekan terakhir membuat BPH Migas turun melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga.
“Kita berharap beberapa hari ke depan tidak terjadi antrean panjang serupa,” ujarnya.
Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
BPH Migas juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dalam menerapkan sejumlah regulasi untuk mengendalikan pembelian BBM subsidi.
Kebijakan tersebut antara lain pembatasan pembelian berdasarkan nomor polisi kendaraan dengan sistem ganjil-genap, serta pembatasan nilai pembelian BBM subsidi.
Dalam ketentuan yang diterapkan di lapangan, kendaraan roda dua dibatasi maksimal membeli BBM subsidi senilai Rp50 ribu, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp300 ribu.
Wahyudi menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran sekaligus memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
“Contohnya, pembelian BBM, kalau tanggalnya (hari ini) ganjil adalah plat nomor ganjil. Nanti kalau genap besok. Tadi, kita sudah dialog dengan masyarakat, ternyata ojol grab saja butuh lima liter untuk dipakai dua hari,” ucapnya.
Menurut Wahyudi, penerapan regulasi tersebut yang dibarengi pengawasan di lapangan mulai memberikan dampak terhadap kondisi antrean di SPBU.[*]
*an/kbc/nh