InfoMigas-Aceh Timur | Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Medco E&P Malaka, TNI/Polri, Kejaksaan, Dinas ESDM Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan verifikasi faktual sumur minyak masyarakat di sejumlah wilayah Aceh Timur.
Verifikasi tersebut berlangsung pada 20–21 Agustus 2026, mencakup Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Peureulak, Peudawa, dan Darul Ihsan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat.
Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan legalitas, keselamatan operasi, serta perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Mawardi bilang, penataan sumur minyak masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan pencatatan produksi dan mengintegrasikan produksi dengan sistem pengelolaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Penataan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga percepatan untuk memastikan setiap proses berjalan cepat, tepat, dan transparan. Dari upaya peningkatan lifting migas nasional melalui pencatatan produksi yang lebih akurat dan terintegrasi dengan KKKS,” ujar Mawardidalam keterangan tertulis, dikutip Senin, (24/8/2026).
Guna mempercepat proses tersebut, BPMA telah membentuk Tim Task Force Percepatan Sumur Minyak Masyarakat yang bertugas mengoordinasikan verifikasi, penataan kelembagaan, serta integrasi produksi sumur masyarakat ke dalam sistem pengelolaan KKKS.
BPMA juga mendorong keterlibatan BUMD, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai pengelola resmi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Ketua Tim Task Force Sumur Minyak Masyarakat, Ibnu Hafizh, mengatakan hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan database sumur minyak masyarakat yang valid untuk mendukung kebijakan selanjutnya.
Upaya verifikasi tersebut mendapat respons positif masyarakat setempat. Salah seorang warga setempat, Abu Mane, menilai kehadiran pemerintah memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan keselamatan kerja.
“Kami sangat mendukung karena ini memberi kepastian hukum dan meningkatkan keselamatan kerja masyarakat,” katanya.
Pelaku usaha lainnya, Awi, juga menyambut positif proses verifikasi tersebut.
“Kami merasa lebih tenang karena ada kepastian tata kelola yang legal dan berkelanjutan,” ujarnya.
BPMA optimistis, melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, penataan sumur minyak masyarakat di Aceh Timur dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan migas yang aman, legal, serta mampu mendorong peningkatan lifting dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah.[*]
*ril/nh