OPINI : MARZUKI
InfoMigas.id | Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak sekitar dua puluh juta kiloliter setiap tahun, akibatnya devisa terus membebani neraca perdagangan energi nasional. Di tengah tekanan itu, program mandatori bioetanol yang tengah dipacu pemerintah menjadi salah satu jalan keluar paling realistis, dan pertanyaan paling mendasarnya sederhana, yaitu dari mana bahan bakunya akan berasal?
Ajakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada petani Aceh untuk menanam singkong, jagung, dan tebu dalam Rembuk Tani 2026 di Blang Bintang, Aceh Besar, pertengahan Juni lalu, semestinya dibaca dalam konteks itu, bukan sekadar seremoni kunjungan pejabat pusat.
Pernyataan itu adalah sinyal kebijakan yang konkret, karena pemerintah tengah menyiapkan pasar besar bagi komoditas pertanian yang selama ini dipandang sebelah mata, sekaligus menantang daerah penghasil singkong, termasuk Aceh, untuk mengambil posisi dalam rantai pasok bahan baku bioetanol nasional.
Momentum ini datang bersamaan dengan kejelasan arah kebijakan blending mandatory bioetanol. Roadmapnya dipatok bertahap: E5 pada 2026–2027, naik menjadi E10 pada 2028–2030, dan menuju E20 dalam jangka panjang, dengan kebutuhan bahan baku untuk E20 saja diperkirakan mencapai sekitar delapan juta kiloliter, hampir separuh dari volume impor BBM tahunan yang ingin ditekan. Harga indeks pasar bioetanol yang dipatok Kementerian ESDM pun ikut naik signifikan menjadi Rp10.933 per liter pada Juli 2026, pertanda pasar komoditas ini mulai bergerak nyata dan bukan lagi sekadar proyeksi di atas kertas.
Di sinilah letak persoalan bagi Aceh, khususnya Aceh Utara. Secara agroklimat, wilayah ini memiliki lahan kering dan lahan marginal yang luas di kecamatan-kecamatan seperti Seunuddon, Baktiya, dan Lhoksukon, kondisi tanah yang sebenarnya menjadi keunggulan alami bagi singkong karena tanaman ini justru tumbuh baik pada lahan kering masam dengan biaya produksi rendah dan potensi genetik hasil panen antara tiga puluh hingga lima puluh ton umbi segar per hektare.
Namun secara data produksi, Aceh bahkan belum masuk dalam delapan provinsi sentra singkong nasional yang selama ini didominasi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, sementara Lampung sendiri sudah diposisikan pemerintah pusat sebagai salah satu pusat pengembangan bioetanol nasional dengan proyeksi nilai ekonomi hilirisasi singkong mencapai Rp3,8 hingga Rp4,8 triliun per tahun. Fakta ini penting untuk jujur diakui: potensi agronomis Aceh Utara masih sebatas potensi di atas kertas, belum pernah benar-benar dipetakan dan digarap sebagai kawasan sentra produksi singkong, apalagi sebagai kawasan pemasok bahan baku energi. Pabrik pengolahan pati dan tapioka skala menengah di Aceh Utara masih terbatas, unit fermentasi dan distilasi hampir tidak ada, dan rantai pasok dari petani ke industri pengolahan masih sangat pendek, berhenti pada penjualan umbi segar dengan nilai tambah minim.
Kesenjangan ini membawa risiko yang nyata, dan aktor-aktornya sudah mulai bergerak di provinsi lain. PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara di sektor perkebunan, telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pertamina Power Indonesia untuk membangun dua pabrik bioetanol berbahan baku singkong sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan.
Di sisi hilir, PT Pertamina Patra Niaga sudah memasarkan Pertamax Green 95 di ratusan SPBU dan tengah menyiapkan infrastruktur blending serta distribusi untuk mendukung penuh program E5 hingga E20. Semua pergerakan ini terjadi di luar Aceh, dan jika Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak segera menjajaki kemitraan serupa, ajakan menanam singkong yang disampaikan Menko Pangan di Aceh Besar akan berhenti menjadi slogan tanpa hasil ekonomi bagi petani setempat.
Perbandingan harga di lapangan memperlihatkan betapa pentingnya kepastian off-taker ini. Di Lampung, tempat industri tapioka dan bioetanol sudah menyerap hasil panen secara terjadwal, harga singkong sempat menembus Rp2.400 per kilogram dengan rata-rata kabupaten sekitar Rp2.050 per kilogram pada pertengahan 2026. Sebaliknya di sentra lain seperti Jawa Tengah, petani yang tidak memiliki kepastian penyerap harus merelakan harga jatuh hingga Rp750 per kilogram saat panen raya, jauh di bawah harga minimal Rp1.350 per kilogram yang sebetulnya sudah ditetapkan pemerintah.
Tanpa kepastian offtake agreement dari pihak seperti Pertamina Patra Niaga atau Agrinas Palma Nusantara, dan tanpa infrastruktur pengolahan terdekat, petani Aceh Utara berisiko mengalami nasib serupa: menanam lebih banyak singkong tetapi tetap menjual dengan harga anjlok, persis pola lama yang selama ini menjerat komoditas pangan lokal Aceh.
Di balik kesenjangan kelembagaan ini, ada satu tegangan lain yang tidak boleh diabaikan: perdebatan lama antara pangan dan bahan bakar, atau yang lazim disebut food vs fuel. Produksi singkong nasional pada 2024 justru menurun menjadi sekitar 15,1 juta ton dibanding 16,7 juta ton pada 2023, sementara volume impor cenderung naik hingga menembus 277 ribu ton, tanda bahwa kebutuhan dalam negeri untuk pangan, pakan, dan industri tapioka saja belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi domestik.
Menambahkan permintaan baru dari sektor energi ke atas fondasi yang belum stabil ini berisiko mengulang pola yang pernah terjadi pada minyak goreng dan biodiesel berbasis sawit, ketika kebutuhan pangan dan energi saling berebut bahan baku yang sama hingga memicu kelangkaan.
Bagi Aceh Utara, risiko ini perlu diantisipasi sejak awal dengan memastikan ekspansi lahan singkong untuk energi benar-benar memanfaatkan lahan kering dan marginal yang selama ini menganggur, bukan menggusur lahan pangan yang sudah produktif, serta menjaga agar sebagian hasil tetap tersedia untuk konsumsi lokal dan industri tapioka rumahan yang sudah lama menjadi sumber penghidupan warga.
Karena itu, penulis berpandangan bahwa peluang bioetanol singkong ini semestinya direspons dengan tiga langkah yang saling berkaitan, masing-masing dengan aktor yang jelas.
Pertama, Dinas Pertanian Aceh Utara bersama Dinas Pertanian Aceh perlu segera memetakan lahan kering dan marginal yang benar-benar sesuai untuk budi daya singkong skala luas, bukan sekadar tanaman tumpang sari seperti pola yang selama ini dominan.
Kedua, Pemerintah Aceh perlu proaktif menjajaki komunikasi dengan Agrinas Palma Nusantara dan Pertamina Power Indonesia, dua BUMN yang sudah mulai membangun pabrik bioetanol berbahan singkong di tempat lain, agar Aceh Utara turut dipertimbangkan sebagai lokasi ekspansi berikutnya, sekaligus membuka akses skema KUR ubi kayu yang sebelumnya sudah pernah disalurkan ke sejumlah provinsi termasuk Aceh.
Ketiga, dan yang paling mendesak, penguatan kapasitas petani melalui program pendampingan desa yang sudah berjalan di tingkat kecamatan, di mana pendamping desa dapat berperan langsung mengedukasi petani soal teknik budi daya singkong yang lebih produktif, membantu membentuk kelompok tani sebagai unit tawar yang lebih kuat saat berhadapan dengan calon offtaker, serta menjembatani informasi antara desa dan skema pembiayaan atau kemitraan yang dibuka pemerintah provinsi, sehingga transisi dari singkong sebagai tanaman subsisten menjadi komoditas industri energi tidak berhenti di tingkat wacana di desa.
Pemerintah pusat sudah membuka pintu kebijakan lewat roadmap E5, E10, hingga E20, dan Presiden juga telah menargetkan produksi bahan bakar berbasis tanaman seperti singkong, jagung, dan sorgum dapat terwujud dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Jendela waktu itu semestinya menjadi tenggat kerja bagi Aceh Utara: sebelum mandatori E10 mulai berlaku pada 2028, semestinya sudah ada kejelasan peta lahan, kemitraan offtaker, dan kesiapan petani, bukan baru mulai membahasnya saat provinsi lain sudah mengekspor hasil ke pabrik bioetanol.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah peluang ini ada, melainkan apakah Aceh Utara mampu

bergerak secepat Lampung dan provinsi lain yang sudah lebih dulu menjalin kemitraan dengan BUMN energi. Singkong yang selama ini tumbuh nyaris tanpa perhatian di lahan kering Aceh Utara bisa menjadi modal nyata menuju swasembada energi nabati. Syaratnya hanya satu: jangan biarkan potensi ini terus disebut tanpa pernah benar-benar digarap.[*]
*Ir. Marzuki,S.T.,MT adalah Pemerhati Kebijakan Energi dan Industri berdomisili di Aceh Utara