InfoMigas.id | Persoalan pembebasan lahan menjadi hambatan dalam pengembangan tiga proyek hulu migas strategis nasional di Bojonegoro, Jawa Timur, dan wilayah perbatasan Grobogan-Demak, Jawa Tengah. Agar proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turun langsung memimpin upaya penyelesaian kendala tersebut.
Hambatan muncul akibat lokasi pengeboran terletak di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tiga proyek yang terdampak adalah Sumur Kedung Keris West yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 milik PT Pertamina EP, serta Lapangan Gas RBG Blok I yang dikelola TIS Petroleum E&P Blora Ltd.
Dudung menegaskan persoalan tersebut tidak semata menyangkut administrasi pertanahan, melainkan berkaitan dengan kepentingan strategis nasional dalam menjaga ketahanan energi.
Menurut Dudung, produksi migas dalam negeri harus dikawal dan tidak boleh mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi karena Keduanya adalah agenda strategis Asta Cita Prabowo.
Menurutnya, lahan pertanian tetap harus dilindungi, namun kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi untuk mendukung target produksi minyak nasional mencapai 1 juta barel per hari pada 2029, rilis detik dotcom, dikutip Senin, (13/7/2026).
Ketiga proyek tersebut dinilai memiliki kontribusi cukup penting terhadap peningkatan produksi migas nasional. Sumur Banyugeni-001 diharapkan membuktikan potensi sumber daya migas melalui kegiatan eksplorasi, sementara Lapangan Gas RBG Blok I diproyeksikan memperkuat pasokan gas domestik di Jawa Tengah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Adapun Proyek Kedung Keris West diperkirakan mampu memproduksi sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp25 miliar per hari.
Dalam rapat tersebut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya telah memberikan ruang bagi pengembangan proyek migas di kawasan LSD maupun LP2B melalui mekanisme penggantian lahan.
“Misalnya kita pakai 1 hektare, maka kita wajib mengganti 3 hektare. Jadi tidak ada masalah untuk produksi pertaniannya, karena lahan penggantinya justru tiga kali lebih besar untuk LP2B,” ujar Djoko.
Mwnueurt Djoko, kebutuhan lahan untuk kegiatan hulu migas relatif kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Proyek Kedung Keris West membutuhkan lahan kurang dari 1 hektare, Sumur Banyugeni sekitar 3,5 hektare, sedangkan proyek Lapangan Gas RBG Blok I memerlukan sekitar 4,4 hektare.
Pemerintah berharap penyelesaian persoalan perizinan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis tersebut sehingga mampu mendukung peningkatan produksi migas nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan.[*]